DENPASAR – Beririsannya jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 berimplikasi terhadap proses pencocokan dan penelitian data (coklit) pemilih untuk dua gelaran beda bulan tersebut. Karena waktunya mepet, kemungkinan KPU tidak melakukan coklit lagi untuk Pilkada, cukup menggunakan pemutakhiran data untuk Pemilu.
“Coklit Pilkada bisa saja tidak dijalankan, cukup pakai saat Pileg. Cuma yang berusia 17 tahun silakan melapor untuk dapat memilih di Pilkada, artinya harus ada partisipasi aktif masyarakat juga,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Jumat (5/3/2021).
Menimbang beban kerja jajarannya akan berat mengampu dua kegiatan skala nasional dalam setahun, Lidartawan berkata memang harus ada simulasi beban kerja KPPS. Misalnya dengan memakai kapasitas maksimal 300 orang per TPS, berapa waktu dibutuhkan untuk mulai dari proses pendaftaran sampai penghitungan suara. Jika dinilai berat, solusinya apakah dengan mengurangi jumlah pemilih ataukah langsung menambah jumlah TPS. Persoalannya, ucap Lidartawan, alternatif manapun yang dipilih semua berpulang kepada anggaran.
“Apa nanti anggarannya tersedia kalau mau nambah TPS misalnya? Sebab, variabel menambah TPS itu banyak. Mulai logistik sampai personel,” urai mantan Ketua KPU Bangli tersebut.
Dia melanjutkan, estimasi TPS juga berkelindan dengan kemungkinan penyediaan alat pelindung diri (APD) seperti digunakan saat Pilkada 2020 lalu. Alasannya, karena tahapan Pemilu sudah dijalankan sejak medio 2022 mendatang. “Kan belum ada yang bisa pastikan apakah saat itu pandemi sudah benar-benar hilang atau belum, makanya APD tetap jadi salah satu item kelengkapan penyelenggara,” ulasnya.
Dari logistik Pemilu dan Pilkada yang dibutuhkan, dia menyebut yang akan memberatkan KPU adalah bahan surat suara. Karena itu dia minta hal ini diantisipasi oleh pembuat kebijakan dan regulasi, jangan sampai KPU jadi kerepotan saat pemilu tiba. Mengestimasi berapa kebutuhan surat suara, KPU disebut akan melakukan simulasi jumlah kebutuhan logistik dan tahapan yang dijalankan.
“Yang jelas pengadaan logistik nanti pakai e-katalog, kalau bisa sih semua item. Nanti diadakan tender konsolidasi dengan dipusatkan di provinsi, tidak lagi di kabupaten/kota,” tandasnya. hen
