KARANGASEM – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Karangasem, I Nyoman Sumadi, mengusulkan agar legislatif segera melaksanakan rapat kerja dengan eksekutif. Usulan itu dilontarkan lantaran selama ini komunikasi antara legislatif dan eksekutif terkait kemajuan berjalannya APBD tahun 2021, dirasa sangat minim.
Sumadi mengklaim hingga triwulan pertama ini pelaksanaannya seperti stagnan. “Fungsi kami di legislatif, selain pengawasan dan penganggaran, juga ada fungsi penganggaran. Kami sudah menetapkan APBD, tetapi setelah berjalan sampai bulan April ini, kami lihat seperti terjadi stagnasi,” serunya usai mengikuti rapat kerja pembahasan ranperda, Senin (12/4/2021).
Meski begitu, Sumadi berujar memaklumi karena situasi Covid-19 saat ini. Namun, langkah pemerintah untuk mewujudkan Karangasem Era Baru menjadi kenyataan perlu didorong. Caranya dengan komunikasi dua arah antara eksekutif dan legislatif.
Terjalinnya komunikasi baik antara kedua pihak, jelasnya, tentu sangat penting mengingat dia sebagai anggota DPRD merupakan representasi masyarakat. Pada saat turun ke masyarakat, ada banyak pertanyaan dilontarkan warga lantaran saat ini memasuki bulan April.
Usulan-usulan dari masyarakat akan dipertanyakan sejauh mana perkembangannya. “Jika ditanya, jawaban kami untuk sementara ya tidak tahu, karena memang selama ini tidak ada komunikasi,” ketusnya.
Usulan agar eksekutif dan legislatif melaksanakan rapat kerja sekali untuk memaparkan kondisi yang sesungguhnya itu, sebutnya, tujuannya agar jika ada pertanyaan maka bisa dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat. Di samping itu, terkait refocusing anggaran, Sumadi mengaku di luar kewenangannya karena arahan dari MK jadi kewajiban daerah untuk menyusun perkada.
Namun, apa yang jadi hasil refocusing tentu legislatif harus tahu, karena ada pos anggaran yang digeser. Kepentingan masyarakat mana yang digeser inilah yang akan dikawal agar masyarakat tahu.
“Selama ini belum ada komunikasi, kami tidak tahu, kami juga sempat koordinasi dengan Bapelitbangda mengenai hal ini. Bapelitbangda hanya menyiapkan rancangan pos mana yang akan digeser agar jumlah yang diinginkan pemerintah daerah terpenuhi. Kegiatan mana yang tidak terealisasi akibat refocusing ini tidak diketahui, inilah yang perlu dikomunikasikan,” ucapnya menandaskan. nad
