Bupati dan DPRD Tabanan Sepakati Lima Ranperda Jadi Perda

  • Whatsapp
BUPATI Tabanan Eka Wiryastuti dalam acara rapat paripurna ke-16, masa persidangan III tahun 2020 DPRD Tabanan, yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (23/12/2020). Foto: ist
BUPATI Tabanan Eka Wiryastuti dalam acara rapat paripurna ke-16, masa persidangan III tahun 2020 DPRD Tabanan, yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (23/12/2020). Foto: ist

TABANAN – Bupati Tabanan dan DPRD Tabanan menyepakati lima ranperda menjadi perda. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna ke-16, masa persidangan III tahun 2020, dengan acara pokok sidang persetujuan bersama Bupati Tabanan dan DPRD Tabanan terhadap lima ranperda menjadi perda, Rabu (23/12/2020).

Rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut, dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, dan dihadiri Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti; Wabup Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, para anggota dewan, Forkopimda Tabanan, instansi vertikal dan BUMD, sekda, sekwan, para asisten, serta OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Bacaan Lainnya

Dirga mengungkapkan, kelima ranperda yang disepakati bersama menjadi perda tersebut, yaitu Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kesepakatan tersebut, ditandai dengan penandatanganan bersama berita acara kesepakatan bersama kelima buah ranperda menjadi perda. Penandatanganan oleh Bupati Eka Wiryastuti, pimpinan DPRD Tabanan, yakni Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga beserta Wakil Ketua Ni Made Meliani dan Ni Nengah Sri Labantari.

Baca juga :  Disbud Badung Minta Prajuru “Jagra”, Antisipasi Pencurian di Pura

Bupati Eka menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, karena telah bersama melakukan pembahasan terhadap lima buah ranperda yang telah diajukan sebelumnya. “Dengan ditetapkan kelima ranperda tersebut, sudah jadi kewajiban eksekutif melalui perangkat daerah terkait untuk melaksanakan perda sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan. Hal itu untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, guna mewujudkan Tabanan yang ‘Serasi’,” ucapnya. gap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.