Bupati Artha Bersama Kajari Jembrana Tandatangani Nota Kesepahaman

  • Whatsapp
BUPATI Jembrana, I Putu Artha,menandatangani nota kesepahaman bantuan hukum perdata dan tata usaha negarabersama Kajari Jembrana, Pipiet Suryo Priarto Wibowo, Senin (5/10/2020). Foto: man
BUPATI Jembrana, I Putu Artha,menandatangani nota kesepahaman bantuan hukum perdata dan tata usaha negarabersama Kajari Jembrana, Pipiet Suryo Priarto Wibowo, Senin (5/10/2020). Foto: man

JEMBRANA – Bupati Jembrana, I Putu Artha,menandatangani nota kesepahaman Bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jembrana, Pipiet Suryo Priarto Wibowo, di Aula Lantai 2 Jimbarwana, Senin (5/10/2020). Nota kesepahaman itu menyangkut tiga hal penting yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.

Usai penandatangan, Bupati Artha dihadapan Sekda I Made Sudiada, para Asisten termasuk para pimpinan OPD, mengatakan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Jembrana dengan Kejaksaan Negeri Jembrana sudah merupakan kegiatan rutin. “Nota kesepahaman sudah rutinitas kita lakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Kerjasama ini penting untuk mengoptimalkan penyelesaian permasalahan dibidang perdata dan tata usaha negara sehingga meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara dan kelancaran pembangunan.  Untuk itu, kita mohonkan dari pihak kejaksaan sebagai pembela kita(Pemkab Jembrana),” jelasnya.

Bacaan Lainnya

Bupati Artha memintaaparat negara sekaligus abdi negara agar selalu taat dengan aturan berdasarkan regulasi. Jika ada kendala yang dihadapi agar melakukan koordinasi dengan Kejaksaan. “Dengan ditandatangani MOU ini, kami harapkan semua aparatur di Pemkab Jembrana untuk selalu melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan. Ini perlu dilakukan apabila dijumpai kendala di lapangan. Selain itu, kami harapkan sebagai aparatur negara selalu menaati aturan dan regulasi yang ada,” tegasnya.

Baca juga :  Mendes PDTT Jelaskan Syarat Utama Dapatkan BLT Dana Desa

Bupati Artha juga berharap melalui kerjasama itu, senantiasa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya kepatuhan terhadap tata aturan yang berlaku. “Dari tiga hal pokok yang tercakup dalam kerjasama ini, namun kami harapkan Kejaksaan Negeri Jembrana untuk tetap menjadi lembaga yang dapat memberikan advice (saran/masukan) bagi para aparatur di lingkungan Pemkab Jembrana khususnya terhadap implementasi aturan/produk hukum yang terkadang terjadi tumpang tindih,” harapnya.

Sementara itu, Kajari Jembrana, Pipiet Suryo Priarto Wibowo, berharap dengan ditandatanganinya MoU ini akan terciptanya sinergitas tugas dan fungsi antara Kejari Jembrana dengan Pemkab Jembrana. Kata dia, Kejari Jembrana melalui Jaksa Pengacara Negara senantiasa akan mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah pada Pemkab Jembrana khususnya terkait penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI, dalam tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara,” katanya. 024

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.