BPN Sampaikan Ganti Rugi Lahan Penataan Kawasan Besakih, Warga Minta Harga Tinggi

  • Whatsapp
BPN Kantor Pertanahan Karangasem mengadakan evaluasi laporan penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik Wahyu Yasir Purnama Sari dan rekan pengadaan tanah, untuk pembangunan infrastruktur pelindungan kawasan suci Pura Besakih, Senin (28/12/2020) yang dihadiri 26 orang pemilik lahan. Foto: nad
BPN Kantor Pertanahan Karangasem mengadakan evaluasi laporan penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik Wahyu Yasir Purnama Sari dan rekan pengadaan tanah, untuk pembangunan infrastruktur pelindungan kawasan suci Pura Besakih, Senin (28/12/2020) yang dihadiri 26 orang pemilik lahan. Foto: nad

KARANGASEM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Karangasem kembali mengevaluasi laporan penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik Wahyu Yasir Purnama Sari dan rekan pengadaan tanah, untuk pembangunan infrastruktur pelindungan kawasan suci Pura Besakih. Evaluasi dilakukan di wantilan Pura Besakih, Senin (28/12/2020) yang dihadiri 26 orang pemilik lahan.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah Provinsi Bali, I Ketut Suburjo, mengatakan, pertemuan itu untuk menyampaikan nilai ganti rugi lahan warga yang terdampak penataan. Pada 3 November 2020 ada usulan keberatan penilaian, sehingga tim penilaian melakukan evaluasi. Setuju atau tidaknya warga dengan nominal ganti rugi akan dicatat, dan hasilnya akan dirapatkan panitia. “Akan ada penyampaian lagi dengan surat resmi. Bila ada keberatan, mereka mengajukan keberatan ke pengadilan,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Sempat terjadi adu argumen antara panitia dengan warga pemilik lahan ketika ada kata-kata yang dinilai tidak patut, karena salah seorang panitia berujar dengan nada mengintimidasi warga. Warga mengeluh kurangnya koordinasi panitia dengan warga.

Salah seorang pemilik lahan, I Nyoman Ada, minta kepada tim supaya bisa memberikan fotokopi nominal ganti rugi untuk masing-masing warga yang terdampak. Dia mendaku belum bisa menyatakan setuju atau tidak setuju, karena menilai nominal ganti rugi masih rendah. Belum lama ini dia membangun rumah menghabiskan dana Rp400 juta lebih, sedangkan nilai ganti rugi hanya Rp420 juta.

Baca juga :  Pilkada Ditunda, Jumlah Pemilih Diprediksi Bertambah

“Saya ingin tanya di mana tim bisa mendapat harga 420 juta itu? Bagaimana sistem pengecekannya?” serunya.

Alasannya, tim tidak memeriksa nilai merajan, warung dan biaya upakara-nya. Karena itu, harga ganti rugi dirasa sangat rendah, dan perlu kembali dievaluasi. Sebelumnya dia usul untuk mengkomunikasikan masalah ini.

I Nyoman Geria, warga lainnya, menambahkan, dia juga juga menanyakan bagaimana tim mengecek nominal kerugian tersebut bisa mendapat nominal tersebut. Sumendra yang bicara selanjutnya berujar, selaku warga Besakih dia sebenarnya mendukung apapun program pemerintah. Hanya, jika memang ada penataan, jangan sampai di Besakih ada kafe dan hal lain yang bisa membawa dampak negatif.

“Sebenarnya apa tujuannya? Apakah mempertahankan kesakralan Besakih atau ingin memusnahkan kesakralan yang ada sekarang?” gugatnya. “Kami tidak gila uang, yang kami inginkan hanya keseimbangan antara sekala dan niskala,” imbuhnya dengan nada tinggi.

Terlepas dari perdebatan, pada akhir pertemuan, keputusan dilakukan dengan melakukan penandatanganan oleh pihak yang setuju jumlah nominal ganti rugi yang ditentukan tersebut. Sementara bagi yang belum menerima, masih akan dilakukan evaluasi. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.