POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua Badan Kerja Sama LPD (BKS LPD) Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, menegaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus menjadi pelopor layanan keuangan digital hingga pelosok desa. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bertema “Nasabah LPD Digital” yang berlangsung di Denpasar, Selasa (3/6/2025).
Cendikiawan menjelaskan bahwa transformasi digital LPD terus berjalan dengan baik. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah menggandeng PT Bima Sakti Multi Sinergi sejak 2024 melalui nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Perusahaan ini menyediakan layanan PPOB melalui platform Fastpay, yang kini dimanfaatkan oleh banyak LPD di Bali.
‘’Di masa digitalisasi ini, LPD wajib memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan kerja sama seperti ini. Sekarang masyarakat bisa bayar listrik, beli pulsa, setor dan tarik tunai, hingga bayar pajak dari desa. LPD hadir sebagai pelayanan terdepan di desa adat,” ujar Cendikiawan.
Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan, tetapi juga menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Bahkan, Lembaga Pengawas (LP) LPD juga ikut mengawasi dan memperkuat implementasi program ini agar akuntabel dan tepat sasaran.
“Sekarang kami dalam tahap penajaman kerja sama, karena hasilnya sudah lumayan. Ke depan, kami ingin layanan ini lebih efektif dan terintegrasi, termasuk bersinergi dengan Bank BPD Bali,” tambahnya.
Kolaborasi LPD dengan Fastpay juga menyasar sektor UMKM sebagai mitra binaan. UMKM yang sudah aktif seperti warung, toko kelontong, hingga penjual pulsa, kini bisa menjadi agen PPOB dan mendapatkan tambahan penghasilan. LPD bahkan menyediakan fasilitas pinjaman khusus senilai Rp1,5 juta kepada mitra binaan, dengan rincian Rp1 juta untuk saldo awal Fastpay dan Rp500 ribu untuk pembelian mobile printer guna mencetak struk transaksi.
“LPD di masing-masing wilayah telah menentukan mitra binaan prioritas. Kami ingin UMKM di desa tidak kalah dari minimarket atau toko modern. Sekarang warung bisa terima bayar listrik, transfer uang, bahkan pengiriman paket,” ujar Manajer Fastpay Arena Bali dan Jawa dari PT Bima Sakti Multi Sinergi, Andri Sulistiono.
Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan LPD se-Bali terus berkembang. Setiap bulan, jumlah transaksi melalui jaringan Fastpay di LPD meningkat signifikan. “Kami juga siap bantu edukasi agar LPD dan UMKM bisa jalankan layanan ini dengan profesional. Ekonomi desa harus kuat dan mandiri, tidak boleh kalah dari warung Madura atau ritel besar lainnya,” tegasnya.
Berdasarkan data BKS LPD, jumlah transaksi digital di seluruh LPD Bali melonjak tajam sejak Januari hingga Mei 2025. Pada Januari total transaksi mencapai 24.783, lalu meningkat setiap bulan hingga Mei mencapai 32.614 transaksi.
Tabanan menjadi wilayah dengan jumlah transaksi tertinggi, mencapai 6.824 transaksi di Mei. Disusul Klungkung dengan 4.166 transaksi dan Bangli 1.944 transaksi.
Dari 1.435 LPD di Bali, tercatat 577 LPD telah aktif menjalankan layanan digital dengan berbagai jenis transaksi. Kontribusi mitra binaan juga sangat signifikan. Misalnya, LPD Pengotan memiliki 33 mitra aktif dan mencatat ribuan transaksi per bulan.
Outlet Fastpay milik Ni Kadek Budiasih dan Prima Cell di bawah LPD Pengotan, masing-masing menghasilkan omzet ratusan juta rupiah setiap bulan. Pada Mei 2025 saja, Budiasih mencatat omzet Rp1,25 miliar dari 1.503 transaksi. Sementara LPD Kerobokan dengan enam mitra membukukan 8.652 transaksi sepanjang Januari–Mei, dan LPD Teruna dengan 14 mitra mencatat 4.285 transaksi.
“Ini bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekadar wacana. Kita sudah lihat dampaknya di desa-desa. Tinggal bagaimana kita perkuat kelembagaan, pengawasan, dan edukasi. LPD bisa jadi tulang punggung ekonomi digital desa Bali,” pungkas Cendikiawan. nan
