DITAHAN-tahan, akhirnya gelegak massa di Kediri, Tabanan meledak juga sampai berekor unjuk rasa ke DPD PDIP Bali, Rabu (16/8/2023). Isu dicoretnya nama Ketua PAC PDIP Kediri, Nyoman Mulyadi, jadi pemantik kegaduhan. Unjuk rasa ini sekaligus jadi tantangan terbuka kader dan pendukung kepada keputusan DPD PDIP Bali, yang dituding “elitis, tidak prosedural, dan mengabaikan aspirasi suara Marhaen”.
Di permukaan, kemelut di DPC Tabanan ada similaritas dengan peristiwa dicoretnya tiga kader usulan DPC PDIP Badung, awal Mei silam. Namun, jika ditelisik, kompleksitas kepentingan membuatnya jadi sangat berbeda. Karena indikatornya berbeda, maka pemetaan masalah, penanganan masalah, instrumen yang digunakan menyelesaikan dan, terutama, cerita akhirnya, juga sangat mungkin berbeda.
Meski turbulensi politik galib terjadi di semua partai, pembedanya hanya terbuka atau tertutup, peristiwa ini menarik dikupas dan dapat dimaknai sekurang-kurangnya dalam tiga hal. Pertama, pusaran yang semula di Tabanan sampai menjalar ke DPD PDIP Bali, secara halus mempertontonkan ada rekahan komunikasi antara elite DPC dan DPD. Minimal kedua kubu belum satu jalur dalam menyikapi ketika ada riak-riak dalam pencalegan. Seakan-akan DPC melempar persoalan ke DPD, dengan harapan bagi yang tidak puas silakan menuju ke DPD. Atau, secara implisit ini juga menunjukkan lemahnya kemampuan kontrol DPC atas Mulyadi.
Masalahnya, Koster selaku Ketua DPD juga melakukan pola serupa dengan menyebut semua itu keputusan DPP. Mungkin dia berniat meredam situasi agar tidak memanas, tapi pada saat yang sama sikap itu mudah terpeleset menjadi “memandang remeh potensi masalah”. Berdasarkan informasi latar belakang, unjuk rasa kecil kemungkinan terjadi bila kubu Mulyadi diberi penjelasan logis dan berbasis data oleh DPD.
Kedua, manuver seperti ini justru menjadikan Mulyadi sebagai target empuk mulai dari DPC yang diabaikan instruksinya, DPD yang merasa dipermalukan, dan DPP yang merasa kewenangannya ditantang. Begini. Unjuk rasa termasuk dalam “daftar hitam” Ibu Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Bila ada persoalan urgen, sebagai politisi Jawa, Mega dikenal mengedepankan jalan keluar dengan tertib, konstitutif, tidak memperuncing masalah yang berpotensi mengundang pihak luar mengipasi. Seperti bagaimana dia menghindari unjuk kekuataan kader dan simpatisan yang gerah karena KLB PDI di Surabaya tahun 1993 diintervensi aparat (Yoseph Umarhadi, 2016).
Di Bali, PDIP terbilang konsisten dengan keputusan yang diteken Mega. Menjelang Pilgub Bali 2003, dukungan kepada kader senior cum tokoh Puri Satria Denpasar, AAN Oka Ratmadi, begitu masif dalam kandidasi Gubernur. Kencangnya pernyataan sikap kader di Bali, tidak mampu menggeser keputusan Mega yang kukuh memilih Dewa Beratha sebagai calon Gubernur dari PDIP (Henk Schulte Nordholt, 2010).
Mengingat Mulyadi pemain baru di politik, sulit menghindari tudingan langkahnya dipengaruhi –untuk tidak menyebut dikompori– pihak lain. Siapa pihak itu? Tentu mereka yang punya kepentingan dengan dinamika di Tabanan, terutama kepentingan Pileg dan Pilkada 2024. Kader senior Ketut “Boping” Suryadi yang dulu sahabat kental, kini disebut-sebut berseberangan dengan Mulyadi gegara ada pihak yang menghasut dan mengeruhkan hubungan itu.
Ketidakhadiran Mulyadi menemani massa juga mudah dibaca oleh elite DPD sebagai taktik lempar batu sembunyi tangan. Sebab, sebelumnya dia disebut-sebut akan datang untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini berimplikasi, disadari atau tidak, Mulyadi sebenarnya menjadi korban tiga kali. Pertama, korban karena kemungkinan besar tetap tidak dicalonkan; kedua, korban karena bantuan yang dijanjikan sulit direalisasikan pihak-pihak yang semula menjanjikan keberhasilan; ketiga, korban karena ditinggalkan sekutu, plus mudah dijadikan musuh bersama.
Ketiga, mitigasi potensi bara pencalegan di PDIP Bali terlihat minim. Secara implisit ini memperlihatkan elite partai sangat yakin ketidakpuasan kader di daerah, nyaris mustahil dilampiaskan dengan unjuk rasa sampai ke DPD. “Keterlambatan” kehadiran Sekretaris DPD PDIP Bali, IGN Jaya Negara, menerima aspirasi perwakilan massa terjadi karena Koster tidak ada menginstruksikan. Jaya Negara datang karena dilaporkan kepolisian, dan tidak ingin aksi massa jadi destruktif jika tidak diterima dengan “selayaknya saudara sendiri” di dalam Sekretariat DPD. Pesan yang terbaca adalah unjuk rasa semula dipandang tidak signifikan untuk direspons petinggi DPD.
Di sisi lain, ketegangan kemarin seperti kunci otomatis dari situasi yang membuka ruang vitalnya kehadiran Jaya Negara sebagai solidarity maker (pembuat solidaritas). Pendekatannya kepada massa yang spontan, sederhana, kontekstual dan tidak berjarak mampu bak jampi-jampi yang mampu menyalurkan emosi massa secara terkontrol dan elegan. Kecerdasan emosional Jaya Negara dalam empati terlihat menonjol, karena segera menangkap dan menyikapi apa substansi kemauan massa.
Kembali ke Mulyadi, salah satu indikator kebesaran orang yang dianggap tokoh adalah seberapa banyak dia memiliki massa pendukung. Dalam politik elektoral, hal itu akan tersaji ketika melewati satu kontestasi politik, pileg misalnya. Persoalannya, Mulyadi belum terbukti punya basis massa besar, setidaknya seperti yang diimajinasikan dan disuarakan pendukungnya saat unjuk rasa. Atau, bisa juga diukur dari sejauh mana kontribusi kepada partai ketika menghadapi kontestasi politik, pilkada misalnya. Jika tidak memenuhi salah satu di antaranya, jelas akan jadi handicap bagi perjalanan Mulyadi di dunia politik.
Meski begitu, satu suara sangat berharga dan dapat jadi pembeda dalam politik. Jika kader dan simpatisan yang kecewa itu kemudian sukses digiring ke kandang lawan, meski secara kuantitas belum terbukti mengganggu, tapi tetap menunjukkan ketidakmampuan elite di DPC dan DPD mengonsolidasikan kekuatan yang ada. Ini rentan jadi catatan di meja DPP, terutama bagi Sanjaya dan Koster, yang masih harus bertarung, jika ingin, untuk berebut tiket menjadi petinggi partai ketiga kalinya. Pula untuk bercepat-cepatan memegang tiket rekomendasi pencalonan kepala daerah untuk periode kedua. Gus Hendra
