Bendesa Adat Keramas Ditetapkan Tersangka, Diduga Gelembungkan Kontrak Tanah Banjar

  • Whatsapp
Ilustrasi. Foto: ist
Ilustrasi. Foto: ist

GIANYAR – Bendesa Adat Keramas, I Nyoman Puja Waisnawa, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali. Waisnawa yang saat dilaporkan menjabat sebagai Kelian Banjar Delod Peken Desa Keramas, Blahbatuh, diduga melakukan penggelembungan harga kontrak tanah aset banjar. Namun, sampai saat ini perkembangan perkara tersebut belum ada kejelasan.

I Gusti Agung Suadnyana, warga Banjar Delod Peken selaku pelapor dalam kasus ini, Kamis (12/11) mengatakan, laporannya ke Polda Bali sudah lama. Hanya, sampai saat ini terlapor masih berstatus tersangka, belum ada perkembangan terbaru. “Laporannya sudah beberapa tahun lalu, terlapor juga masih berstatus tersangka,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Dia mengungkapkan, kasus tersebut mencuat setelah Waisnawa yang saat itu menjadi Kelian Banjar Delod Peken, mengontrakkan tanah aset banjar. Ketika dilihat nilai kontraknya, ternyata ada menaikkan harga Rp300 ribu per are dari luas lahan sekira 50 are kepada pihak swasta.

Sebelumnya, warga banjar sepakat mengontrakkan lahan dengan nilai Rp3 juta per are. Namun, kelebihan uang kontrak tidak dikembalikan ke banjar. Lahan yang dikontrakkan tersebut, jelasnya, diperpanjang kontraknya dengan pengontrak sebelumnya tanpa sepengetahuan banjar. “Dari kontrak 25 tahun, ditambah pengeringan tiga tahun, menjadi 53 tahun,” urainya. 

Baca juga :  Denpasar Tambah 1 Pasien Covid-19 Meninggal, Sembuh 10 dan Positif 21 Orang

Terkait perpanjangan kontrak kedua, kata dia, belum dilaporkan ke polisi karena kasus pertama belum tuntas. Sebagai bendesa adat yang kembali mencalonkan diri, Waisnawa dinilai tidak memiliki iktikad baik terhadap warga dalam kasus ini. “Kalau Nyoman Puja mencalonkan diri kembali sebagai bendesa, tentu ini akan kami pertanyakan ke MDA. Apa pantas orang yang menjadi tersangka maju lagi sebagai bendesa adat?” gugatnya.

Saat dimintai tanggapan, Waisnawa membenarkan dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali beberapa tahun lalu. “Ya, tersangka di Polda, kasusnya sudah enam tahun, sekarang tidak ada kelanjutan. Padahal yang di banjar sudah selesai, di desa juga sudah selesai,“ kata dia mengklaim.

Menurut Waisnawa, rencana mengontrakkan tanah banjar merupakan hasil paruman seluruh krama banjar. Uang hasil kontrak tanah itu pun dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan di banjar, mulai dari upacara hingga penanganan Covid-19. “Dana semua sudah dimanfaatkan oleh krama banjar, jadi tidak ada mark up, apalagi untuk kepentingan pribadi saya,” serunya.

Terkait statusnya, Waisnawa mengaku keberatan, terlebih kasus ini kini dalam BAP dengan penyidik ketiga. Menyikapi kasus yang terus diproses ini, dia memilih akan diam saja. “Sekarang penyidik ketiga, saya hanya diam saja, saya sebagai bedesa dalam hati tidak ada keinginan melapor balik. Tapi kalau terus begini ya tidak tahu, saya masih berupaya menjaga kedamaian di masyarakat,” ujarnya menandaskan. 011

Baca juga :  Yuri: Tak Perlu Khawatir, Klaster Baru di Secapa TNI AD Sudah Ditangani Secara Profesional

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.