POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Tahapan yang berhimpitan antara pengawasan kampanye dan logIstik memerlukan keseriusan, komitmen dan integritas jajaran pengawas pemilu. Sebab, pengadaan dan distribusi logistik turut memastikan proses demokratis yang adil. Pesan itu ditekankan Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, saat membuka kegiatan rapat koordinasi pengawasan tahapan logistik Pemilu 2024 di Ubud, Kamis (30/11/2023).
Pada kesempatan itu, Suguna menekankan kepada jajaran Bawaslu untuk melakukan pengawasan logistik secara melekat. Pertimbangannya, Bawaslu berkomitmen pengadaan dan pendistribusian logistik tepat secara prosedur, jumlah, jenis, kualitas, sasaran, dan waktu. “Pemilu kali ini waktunya sangat singkat dan berhimpitan, ini tentu perlu integritas dan komitmen bersama kita untuk pengawasan secara melekat di logistik,” ajaknya di hadapan jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang menjadi peserta.
Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menjabarkan langkah pengawasan efektif yang harus dilakukan dalam pengadaan logistik untuk Pemilu 2024. Menurutnya, area produksi dan gudang penyimpanan logistik pemilu merupakan “area sakral” yang harus diawasi secara melekat. “Awasi proses produksi dan distribusinya, seperti ketepatan waktu pengiriman serta ketepatan jenis, dan jumlah yang dikirim. Yang tidak kalah penting, harus ada jaminan keamanan lokasi gudang penyimpanan logistik harus diawasi secara melekat,” paparnya.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menambahkan, dengan memonitor proses pengadaan logistik, bisa menjadi sebuah langkah pencegahan potensi manipulasi dan kecurangan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. “Langkah pengawasan logistik menjadi cerminan prinsip demokrasi, dan memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menciptakan representasi yang akurat,” serunya.
Selain jajaran Bawaslu Bali, rapat koordinasi juga menghadirkan narasumber dari Akademi Pemilu dan Demokrasi Bali, I Wayan Widyardana Putra; dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Radian Syam. hen
