Bawaslu Silakan Paslon Kampanye di Balai Banjar, Politik Uang Diintai Denda Rp1 Miliar

  • Whatsapp
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan (kiri) bersama komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Rudia (kanan) saat memaparkan materi terkait Pilkada 2020 pada Rakornis Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Bali, Selasa (10/11/2020). Foto: gus hendra
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan (kiri) bersama komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Rudia (kanan) saat memaparkan materi terkait Pilkada 2020 pada Rakornis Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Bali, Selasa (10/11/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Dari sejumlah tempat yang dimasukkan dalam daftar terlarang dipakai kampanye kegiatan politik, balai banjar tidak tergolong salah satunya. Karena itu, para paslon di Pilkada 2020 disilakan menggunakan balai banjar untuk menyampaikan visi-misinya. “Silakan paslon kampanye di balai banjar, itu ruang publik. Yang penting adil,” seru anggota Bawaslu Bali, I Kertut Rudia, sebagai narasumber dalam Rakornis Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Bali, Selasa (10/11/2020).

Adil yang dimaksud, kata Rudia, yakni semua paslon mendapat kesempatan yang sama untuk menemui masyarakat. Misalnya hari ini paslon A, giliran berikutnya paslon B yang datang. Justru yang selama ini cukup sering terjadi tapi kurang dipahami sebagai pelanggaran adalah kampanye di tempat ibadah.

Bacaan Lainnya

“Kampanye di pura itu termasuk melanggar, tidak boleh itu. Kampanye di tempat pendidikan juga tidak boleh,” terangnya di hadapan para kader dan pengurus Golkar se-Bali itu.

Pada kesempatan itu, Rudia menyentil masih ada pelanggaran protokol kesehatan (prokes) oleh kandidat saat kampanye. Dan, kader Golkar ada dalam daftar tersebut. Karena itu, dia mengingatkan peserta untuk berkomitmen sama dengan penyelenggara mencegah tidak ada klaster di pilkada. Semua tahapan pilkada, ujarnya, diatur limitatif sesuai syarat prokes.

Baca juga :  PTPS Wajib Jaga Independensi dan Integritas

“Kalau terjadi pelanggaran, Bawaslu bisa rekomendasi membubarkan kampanye. Sanksi administratifnya jelas, paslon dikurangi hak kampanye selama tiga hari. Bapak-ibu jangan ragu melapor ke Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran, kami jamin akan ditindaklanjuti,” janjinya.

Tema lain yang diingatkan adalah larangan politik uang sebagai pelanggaran terberat. Jika terbukti melakukan ancamannya kurungan minimal pemberi dan penerima dapat dijatuhi sanksi pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Denda paling sedikit Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Jika pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistemik, dan masif (TSM) maka paslon itu dapat didiskualifikasi.

Fungsi Bawaslu dalam pemilu, sambungnya, untuk memastikan integritas tiga hal. Pertama integritas pelaksana teknis; kedua, integritas proses; dan ketiga, integritas hasil. Paslon diimbau harus siap menang dan kalah, dan apapun hasilnya agar selesai di Bali, tidak perlu di Mahkamah Konstitusi.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, sebelumnya memaparkan bagaimana upaya KPU memberi jaminan keselamatan bagi pemilih di TPS. Dia juga mengajak Golkar menggaungkan ke kader dan publik tidak ragu menggunakan hak pilih. Sebab, jajaran penyelenggara diwajibkan menjalani tes cepat Covid-19 agar tidak terjadi klaster Corona di TPS. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.