POSMERDEKA.COM, MATARAM – KPU NTB menggelar simulasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 di Kota Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Selasa (15/10/2024). Simulasi di TPS 03, Kelurahan Gerung Utara ini merupakan kali pertama dilakukan KPU di Indonesia usai KPU RI melakukan simulasi di Kota Depok, beberapa hari lalu.
Ketua KPU NTB, Muhamad Khuwailid, mengaku ingin mendalami sejumlah hal krusial melalui simulasi ini. Di antaranya pemahaman petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terhadap prosedur, penggunaan kertas suara, formulir, sampul dan Sirekap. “Selanjutnya standar dan catatan waktu para pemilih untuk masuk ke dalam empat bilik TPS yang disiapkan KPPS,” ujarnya di sela-sela simulasi.
Dipilihnya TPS 03, lantaran jumlah DPT di sini mencapai 591 pemilih, dengan ada beberapa pemilih yang berstatus DPK dan DPTb. Dia ingin ada gambaran umum dan mengukur TPS untuk mencari yang paling ideal, efektif, efisien, ramah dan tidak melelahkan pada para pemilih dia.
Khuwailid berujar ada dua simulasi yang dilakukan, yakni untuk kertas suara Pilgub yang diikuti tiga paslon, dan kertas suara Pilkada Lobar yang diikuti empat paslon. Dari hasil pengamatan di TPS hingga pukul 09.00 Wita, ada 224 orang yang menyalurkan hak pilihnya. Waktu yang dibutuhkan menggunakan hak pilih tidak lebih dari 5 menit.
Anggota Divisi Teknis KPU NTB, Zuriati, menyebut tempat duduk saksi yang biasanya berada di luar, kini berada dalam TPS. Bahkan berhadapan dengan bilik suara. Para pemilih disabilitas akan disiapkan template khusus sebagai alat bantu memilih.
Di kesempatan terpisah, anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, menyebut memberi catatan pada pelaksanaan simulasi di TPS 03. Dia menilai TPS tersebut belum ramah disabilitas, lantaran tiada tangga masuk dan keluar. Padahal TPS tersebut sedikit tinggi, karena ada papan penyangga yang dipasang KPPS.
“Kalau bisa jangan ada TPS berdekatan dengan posko pemenangan paslon. Di TPS 03 ini, lokasinya berhadapan dengan posko salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Lobar. Ini seharusnya tidak boleh, karena bisa mempengaruhi para pemilih dalam menggunakan hak suaranya di TPS,” bebernya.
Walau KPPS menyiapkan kursi saksi berhadapan dengan pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara, dia tetap menyayangkan saksi paslon yang hadir pada simulasi banyak berada di luar arena TPS. Saksi harus dalam TPS untuk memantau semua hal. Bila perlu duduk 1×24 jam melihat semua tahapan pencoblosan sampai penghitungan suara.
Menurut Hasan, KPU harus lebih banyak melakukan simulasi di semua wilayah di NTB. Bimtek KPPS yang dilakukan KPU kabupaten/kota di NTB harus juga memberi pemahaman tentang pentingnya TPS yang ramah disabilitas.
Lebih jauh disampaikan, sosialisasi kepada masyarakat tentang tiga jenis pemilih, yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) harus lebih dimasifkan. Alasannya, tidak semua masyarakat paham dengan tiga jenis pemilih itu, serta hak-hak kertas suara yang akan mereka peroleh saat di TPS.
“Kan kita enggak akan tahu jika ada warga yang tiba-tiba saat pencoblosan harus bertugas ke wilayah lainnya di NTB, tapi mereka ingin tetap menggunakan hak pilihnya. Makanya sosialisasi hingga simulasi itu penting dilakukan di semua wilayah di NTB,” lugasnya memungkasi. rul
