Bawaslu Denpasar Intip Pelanggaran Baliho Paslon

  • Whatsapp
RAKOR kampanye yang dilakukan KPU Denpasar bersama tim pemenangan paslon Pilkada Denpasar beberapa waktu lalu. Foto: dokbersama
RAKOR kampanye yang dilakukan KPU Denpasar bersama tim pemenangan paslon Pilkada Denpasar beberapa waktu lalu. Foto: dokbersama

DENPASAR – Bertaburannya baliho paslon Pilkada Denpasar 2020 yang dipasang di banyak titik, ternyata memantik perhatian Bawaslu Denpasar. Bawaslu mendata baliho paslon Jaya Wibawa dan Amerta untuk diverifikasi apakah terdapat unsur pelanggaran atau tidak. “Kami data sejak kemarin, hari ini juga masih didata. Tapi laporan hasil akhirnya belum masuk,” kata Ketua Bawaslu Denpasar, I Putu Arnata, Kamis (15/10/2020).

Soal apakah baliho yang menjamur tersebut termasuk melanggar atau tidak, Arnata tidak langsung menjawab. Dia menyitir pasal 22 Peraturan KPU 11/2020 tentang alat peraga kampanye (APK). Bunyi pasal tersebut yakni: Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye, yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon. Baliho, dalam hal ini, bagian dari APK.

Bacaan Lainnya

“Kami lagi mendata berapa baliho yang ada, berapa yang melanggar, pelanggarannya apa, dan sebagainya. Sebelumnya data (baliho) sudah kami beri ke KPU Denpasar,” ujar mantan jurnalis tersebut.

Baca juga :  Di Bali, 199 Orang Kontak Dekat dengan 3 Orang Positif COVID-19

Dimintai tanggapan bahwa Bawaslu Denpasar, pada saat rapat bersama paslon di KPU Denpasar tanggal 11 Oktober, memberi ruang kepada paslon untuk memasang baliho di luar difasilitasi KPU, dia memaparkan alasannya. Menurut Arnata, ketika terjadi perselisihan atau terjadi pemahaman berbeda antara kedua paslon terkait baliho, dia menyilakan dilakukan pembahasan di antara kedua tim paslon. Jika ada kesepakatan di antara paslon, hendaknya kesepakatan tersebut tidak bertolak belakang dengan undang-undang, PKPU, dan aturan lainnya. “Kalau bertentangan dengan aturan tentu tidak boleh,” tegasnya.

Dari pendataan sejauh ini, dia berkata Bawaslu belum bisa memutuskan apakah terjadi pelanggaran oleh para paslon terkait baliho tersebut. Alasannya, karena belum semua data terhimpun. Memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran, urainya, harus melewati mekanisme dan kajian lebih dahulu.

“Ini kami mendata baliho kan karena menyikapi berita di media juga, tapi tidak bisa serta merta menyatakan ooo.. ini melanggar, itu melanggar. (Soal baliho yang di luar difasilitasi KPU) itu KPU juga sudah menindaklanjuti ke masing-masing paslon, bisa dicek ke sana,” urainya.

Didesak tanggapannya atas pernyataan komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, yang menegaskan semua APK di luar yang difasilitasi KPU termasuk melanggar, dia tidak langsung menjawab lugas. Arnata kembali menguraikan yang dimaksud APK itu baliho, spanduk, umbul-umbul dan lainnya. Itu pun setelah paslon memberi desain untuk dicetak dan dipasang KPU.

Baca juga :  Bupati Artha Sosialisasikan Germas Hidup Sehat Pencegahan Covid-19

“Menurut saya tidak ada bertentangan (antara Bawaslu Bali dengan Bawaslu Denpasar). Justru karena ada berita di media (terkait pernyataan Bawaslu Bali) kami mendata ke lapangan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, baliho paslon Pilkada Denpasar 2020 bertebaran di Kota Denpasar. Realita ini kontradiktif dengan kesepakatan kedua paslon sebelumnya untuk menghadirkan pilkada yang ramah lingkungan, antara lain dengan mengurangi pemasangan baliho yang berbahan plastik. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.