Bawaslu Bali Masuk Kategori Lembaga Publik Informatif

  • Whatsapp
KETUT Rudia (kanan) bersama Ketut Ariyani dan Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra. Foto: ist
KETUT Rudia (kanan) bersama Ketut Ariyani dan Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra. Foto: ist

DENPASAR – Pengelolaan informasi publik Bawaslu Bali, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID), kembali mendapat penghargaan. Setelah sebelumnya mendapat penghargaan Badan Informatif dari Komisi Informasi, sekarang penghargaan datang dari Bawaslu Republik Indonesia.

“PPID Bawaslu Bali diganjar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Se-Indonesia Tahun 2020 dengan predikat Informatif. Penghargaan disampaikan secara daring,” kata komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, Kamis (28/1/2021).

Bacaan Lainnya

Rudia memaparkan, Abhan selaku Ketua Bawaslu RI mengumumkan penghargaan tersebut dalam kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu 2020. Selain Bali, ada 14 provinsi yang mendapat penghargaan serupa, yakni Aceh, Banten, Bengkulu, DI Jogjakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Sumatera Barat.  Bawaslu RI juga memberi penghargaan kepada lima provinsi yang masuk kategori Menuju Informatif yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Riau, dan Sulawesi Tengah.

Bagi Rudia, penghargaan tertinggi yang diperoleh institusinya dalam keterbukaan informasi publik menjadi kebanggaan luar biasa. Bukan tanpa alasan mantan jurnalis media di Bali itu bangga. Dia berkata PPID yang berada di bawah Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi yang dia ampu, bertahun-tahun eksistensinya seperti “antara ada dan tiada”. Bahkan dulu ketika dinilai Bawaslu RI mendapat predikat merah alias sangat tidak informatif.

Baca juga :  Tindaklanjuti Laporan Warga, PUPR Denpasar Sidak Pekerja Bangunan Tidak Ikuti Protokol Kesehatan

Sejak dipercaya mengemban PPID Bawaslu Bali, kisahnya, dia mulai menata sarana-prasarana maupun kebutuhan informasi lain yang menjadi bagian informasi publik. Dalam Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terangnya, salah satu pasal menyebutkan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Bawaslu Bali sebagai lembaga negara untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik.

“Kurang dari setahun, dari zona merah ke zona kuning. Kami melakukan pembenahan lagi, dan tahun 2020 ikut pemeringkatan di Komisi Informasi Bali berhasil meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif.  Setelah seluruh rangkaian monitoring dan evaluasi oleh Bawaslu RI selesai,  PPID Bawaslu Bali kembali menjadi yang terbaik bersama provinsi lainya,” terang Rudia dengan nada gembira.

Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, di kesempatan terpisah, mendaku bangga dengan capaian lembaganya tersebut. Dia berujar, keterbukaan informasi publik oleh badan publik selalu menjadi sorotan. “Jangan sampai kami dipersoalkan karena melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola badan publik untuk memberi informasi kepada masyarakat,” terangnya.

Ariyani menambahkan, dia juga berusaha melaksanakan segala kewajiban yang diamanahkan sebagai penyelenggara negara. Salah satunya, sebut Ariyani, kepatuhan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahun. “Berkaitan dengan LHKPN, kami menempati peringkat kedua dari 34 provinsi atas kepatuhan pelaporan LHKPN kepada KPK,” ucapnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.