MATARAM – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Rachmat Hidayat, kembali melangsungkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di daerah pemilihannya. Kali ini Kota Mataram menjadi lokasi pembekalan pemahaman kepada publik tentang pentingnya Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, Minggu (6/11/2022).
Bertempat di DPC PDIP Kota Mataram, Rachmat menegaskan implementasi penerapan Empat Pilar Kebangsaan akan menjadi kunci pedoman dalam membangun karakter bangsa. Implementasi itu menjadi satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan, dan Ketuhanan adalah segala-galanya.
“Di situ Pancasila harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata dan keseharian, termasuk dengan alam semesta kita,” sebut Ketua DPD PDIP NTB itu saat memberi sambutan.
Agar bisa mencapai kondisi itu, kata dia, sosialisasi harus dilakukan rutin dan berkelanjutan. Dengan begitu, siapapun tidak mudah terpengaruh hal-hal buruk, seperti terorisme dan radikalisme.
Yang pasti, prinsip “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, dan juga “kemanusiaan itu memanusiakan manusia” harus dipegang. Maksud persatuan adalah jangan ada pecah belah, maka membangun karakter bangsa itu tidak ada habisnya, dan penting untuk saling menghargai.
Dalam sosialisasi dihadiri puluhan kader dan pengurus PDIP Kota Mataram, narasumber dihadirkan yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo; Wakil Direktur III Politeknik Medica Farma Husada Mataram, Dr. Alfin Syahrin; dan pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Budi Luhur Jakarta, Dr. Hakam Ali Niazi.
Gatot Dwi Hendro Wibowo memuji kiprah Rachmat dan partainya yang dianggap konsisten menjaga pondasi bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika selama ini.
Menjaga dan merawat Pancasila itu bukan hanya dengan dihapalkan, tapi harus diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Ini karena Pancasila, sesuai kata Bung Karno, diambil dari jiwa bangsa,” serunya.
Gatot mendaku, kristalisasi Pancasila dan UUD 1954 itu tercermin dalam pluralisme warganya. Dalam ajaran agama Islam pun terkandung makna keberagaman adalah sebuah rahmat.
Untuk itu, sebagai sebuah entitas bangsa plural, jika ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagai isu komoditas politik, kader PDIP diharapkan tidak terpancing.
“Kita ini bukan negara agama, pendekatan kita sudah jelas adalah Pancasila. Maka keberagaman sebagai sebuah fakta historis harus kita dudukkan pada porsinya. Agama itu adalah spirit, jadi siapapun enggak boleh lagi melakukan praktik mengkonfrontasi antara agama dan Pancasila,” tegasnya.
Pancasila sebagai ideologi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, cetusnya, sudah sangat komplit dan sangat brilian dalam mengatur berbagai sendiri kehidupan warganya. Salah satunya pada rumusan Sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya bangsa Indonesia sangat yakin pada Tuhan.
“Kalau saya ibaratkan NKRI itu adalah sebuah kapal besar, maka jangan sampai ada yang berani coba-coba melubanginya. Jika sampai ada yang melubangi, kapal besar itu akan bocor dan oleng,” ulasnya beranalogi.
Tantangan kita semua, termasuk kader PDIP, kata dia, adalah melawan pihak yang ingin terus melunturkan asa nasionalisme. Yang pasti, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan harus terus digelorakan, karena Pancasila merupakan cara pandang bangsa yang utuh, mengatur segala lini kehidupan warganya.
Dr. Alfin Syahrin menambahkan, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dirumuskan para pendiri bangsa, konsepnya digali berdasarkan nilai luhur bangsa Indonesia. Perbedaan bukan sumber perpecahan, tapi menjadi falsafah bangsa.
“Kalau ingin bangsa kita terus menghormati nilai luhur bangsa, maka jadikanlah perbedaan itu sebuah khazanah untuk memperkaya dan memperkuat jati diri khazanah bangsa Indonesia,” pesan Alfin Syahrin. rul
