Bangli Akan Perketat Pengawasan Usaha Nonesensial, Upacara Diizinkan tanpa Bawa Ponsel

  • Whatsapp
BUPATI Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta; didampingi Wakil Bupati I Wayan Diar bersama Forkopimda Bangli, Ketua MDA Bangli dan Satgas Penanganan Covid-19 rapat koordinasi dengan agenda evaluasi PPKM Darurat tahap II melalui konferensi video bersama perbekel, lurah dan bendesa se-Bangli, Rabu (14/7/2021). foto: ist

BANGLI – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta; didampingi Wakil Bupati I Wayan Diar bersama Forkopimda Bangli, Ketua MDA Bangli dan Satgas Penanganan Covid-19 rapat koordinasi dengan agenda evaluasi PPKM Darurat tahap II melalui konferensi video bersama perbekel, lurah dan bendesa se-Bangli, Rabu (14/7/2021).

Salah satu isi keputusan rapat adalah upacara manusa yadnya tetap diizinkan dengan banyak pembatasan, antara lain tidak boleh membawa ponsel selama kegiatan. Namun, tak dijelaskan kenapa ponsel tidak boleh digunakan selama upacara tersebut.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, Ketua MDA Bangli, I Ketut Kayana, minta para bendesa adat segera mengirim amprah atau pengajuan tahap III, dan revisi pemanfaatan anggaran untuk Covid-19. Upacara agama masing-masing desa harus mohon izin kepada Ketua Satgas Covid-19 Bangli.

Sejauh ini izin yang keluar untuk 30 desa adat yakni 13 ngaben, 17 yadnya lainnya, 18 sudah diberi rekomendasi, dan desa yang tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan prokes akan dipanggil.

“Bagi yang sudah mendapat izin, kehadiran peserta cukup hanya 30 orang, diatur berdasarkan waktu, tempat, jenis kegiatan tidak boleh ditawar, agar memakai name tag (papan nama), HP (ponsel) tidak boleh digunakan selama kegiatan,” sebutnya.

Baca juga :  Pembangun Sistem Pertanian Terpadu di Labangka, Gubernur Zul Minta Dinas Pertanian NTB Matangkan Perencanaan

Kapolres Bangli, AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, dari hasil evaluasi, kegiatan penyekatan dari empat menjadi tujuh, hanya empat OPD boleh bekerja untuk pelayanan publik, penutupan sementara kafe, dan penetapan denda Rp1 juta. Sektor nonesensial seperti salon, toko elektronik, dealer kendaraan dan sebagainya akan diperketat.

Untuk mencapai penurunan mobilitas di atas 10 persen, desa agar memadamkan lampu di tempat umum yang butuh cahaya, mengurangi aktivitas tidak perlu, menghidupkan penjagaan di batas desa. “Untuk isoman agar bersama diawasi, ini merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, Ery Syarifah, menyebut penekanan harus saling mendukung. Jika masih ada kegiatan yang melebihi, itu merupakan pelanggaran. Tugas bendesa dan perbekel menyadarkan masyarakat dengan sosialisasi untuk memenuhi protokol kesehatan.

Jangan sampai kena sanksi sesuai UU tentang wabah yang dapat berujung kurungan badan. “Mohon jangan paksa perangkat hukum bertindak. Awasi pengunjung ke desa karena itu potensial, dan jika ada agar dibuatkan pengumuman 1×24 jam wajib lapor,” pesannya.

Bupati Sedana Arta menguraikan, Pemkab Bangli akan memperketat PPKM Darurat selama tujuh hari ke depan. Keputusan tersebut diambil sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri. Dia menyebut evaluasi tidak bisa dibantah, karena dilakukan secara digital.

Penurunan mobilitas belum bisa di atas 10 persen, padahal Bangli termasuk kabupaten sepi. Jika masih ditemukan pelanggaran, katanya, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.