Legislator Gianyar Minta PPKM Darurat Ditinjau

  • Whatsapp
KETUA Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra, didampingi Sekretaris Fraksi, I Ketut Astawa Suyasa. foto: adi

GIANYAR – Pemerintah pusat sebaiknya meninjau pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Gianyar, dan Bali pada umumnya. Sebab, aturan penutupan usaha dan penyekatan aktivitas masyarakat justru membuat situasi makin sulit. Padahal sebelum PPKM Darurat diterapkan, Covid-19 di Gianyar bisa ditekan.

Pandangan itu diungkapkan Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra; didampingi Sekretaris Fraksi, I Ketut Astawa Suyasa, Rabu (14/7/2021).

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut diungkapkan, pasien Covid-19 di Gianyar bisa ditekan. Per April 2021, sebutnya, dari 79 bed pasien di RSUD Sanjiwani, jumlah pasien hanya sebanyak 9 orang positif Covid-19 dan empat pasien suspect atau diduga Covid-19. Sementara pada awal Juli 2021, meski mengalami kenaikan, tetapi jumlah masih bisa dikontrol hanya sebanyak 16 kasus.

Melihat data tersebut, sambungnya, bisa disimpulkan tingkat kedisiplinan masyarakat Gianyar sudah tinggi. Belum lagi target vaksinasi Gianyar yang hanya 70 persen untuk membentuk herd immunity, realisasinya sudah mendekati 80 persen. Karena itu, lugas Putra, seharusnya aktivitas masyarakat Gianyar tidak perlu dikontrol sangat ketat seperti saat ini.

Misalnya, kata dia, warung atau usaha masyarakat dibatasi jam bukanya sampai pukul 20.00. Justru hal tersebut ditakutkan akan menjadi bumerang dalam memerangi pandemi. Sebab, dengan dibatasinya aktivitas perekonomian, menyebabkan pikiran masyarakat menjadi sakit.

Baca juga :  Bersama Hadang Covid-19, Peguyangan Kangin Lagi Diguyur Disinfektan

“Warung dan usaha lain tidak boleh buka lebih dari jam 8 malam, sedangkan mereka banyak yang baru buka dari jam 4 sore. Mereka mau makan apa? Jadi, berdasarkan aspirasi yang kami terima dari bawah, sebagai bahan pertimbangan, hendaknya pemerintah pusat meninjau lagi PPKM darurat ini,” serunya.

Ngakan Putra kembali menegaskan, masyarakat Gianyar selama ini sudah taat prokes. Yang dikhawatirkan justru dengan adanya PPKM Darurat ini, pasien Covid-19 akan bertambah. “Masyarakat justru bisa jadi sakit, karena memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” sindirnya.

Saat ini, ulasnya, pemerintah daerah dalam posisi dilematis dalam menjalankan kebijakan pusat tersebut. Jika tidak diikuti oleh daerah juga berat bagi kepala daerah, yakni bupati dan gubernur, karena bisa diberhentikan oleh pemerintah pusat.

Satu hal yang diminta, pemerintah pusat merespons aspirasi dari arus bawah ini supaya PPKM tidak menjadi apa yang masyarakat umum katakan yakni “Pelan Pelan Kita Mati”. “Mudah-mudahan plesetan PPKM itu tidak menjadi kenyataan,” ajaknya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.