Bali Raih Skor Tinggi Kepatuhan Etik

  • Whatsapp
I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen
I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – KPU Bali diganjar penghargaan atas kepatuhan etik jajaran penyelenggaranya. Hasil uji coba survei yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU Bali mendapat skor tertinggi di Indonesia yakni 91,7. Bali bersaing dengan KPU Bengkulu di posisi kedua dengan skor 89,1 dalam nilai Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP).

“Ini menunjukkan kami bersama teman-teman di KPU kabupaten/kota mampu menjaga marwah lembaga, terutama dalam hal etika sebagai penyelenggara,” ujar Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai kegiatan dengan DKPP di KPU Bali, Minggu (20/12/2020).

Bacaan Lainnya

Dia menguraikan, KPU Bali termasuk dalam kategori pertama, yakni KPU dengan komponen perilaku etik, sistem internal dan kondisi eksisting pada kategori sangat patuh. Di kategori kedua adalah KPU dengan perilaku etik mengarah kepada patuh, sementara sistem internal dan kondisi eksisting mengarah kepada kategori sangat patuh atau sangat tidak rawan. Dalam posisi ini bercokol KPU Jatim dan DIY dengan skor 87,1 dan 84,6.

Kategori ketiga, sambungnya, adalah KPU dengan perilaku etik yang menunjukkan ada tingkat kepatuhan yang rawan, skor kondisi eksisting masuk kategori rawan akibat ada pelaporan dari masyarakat yang menjadi dasar persidangan etik oleh DKPP. Yang termasuk kategori ini adalah KPU Jateng, Sulsel, Banten, Jabar, Sulut dan Papua.

Baca juga :  Terkait Liga 1 Ditengah Ancaman Corona, PSSI Ikuti Arahan Pemerintah

“DKPP melakukan survei di 10 provinsi untuk mencari indikator ketaatan etik penyelenggara. Survei dilakukan dengan sampel secara acak mewawancarai masyarakat, peserta pemilu, dan para penyelenggara,” jelasnya.

Meski survei itu masih sebatas uji coba, Lidartawan menyebut tetap tidak mengurangi apresiasi atas profesionalisme kerja penyelenggara di Bali. Kepatuhan etik juga tidak bisa dilepaskan dari inovasi pengawasan internal dan kecilnya jumlah pelanggaran yang terjadi. Sejauh ini, ulasnya, DKPP di Bali baru ada dua laporan. Yang pertama terkait Krisna Adi Widana, mantan Ketua KPU Karangasem, yang dilaporkan karena rangkap jabatan.

“Yang kedua itu terkait Ketua Bawaslu Bangli. Sidangnya hari Senin (21/12/2020) pagi di KPU Bali,” ucapnya memungkasi. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.