POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, Senin (19/6/2023) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Bali atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya. Pula menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama.
Diapresiasi Dewan atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut, Koster janji terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, taat asas, profesional, dan transparan. Terhadap 9 temuan dan 29 rekomendasi BPK RI, telah dilakukan pemenuhan dokumen tindak lanjut sesuai rencana aksi dengan memperhatikan batas waktu 60 hari sejak LHP BPK RI diserahkan ke DPRD.
Komposisi Silpa 2022 yang jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan belanja yang sifatnya terikat, diakui memberi tekanan signifikan terhadap APBD 2023. Kurang sinkronnya Analisis Standar Biaya (ASB) dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), secara bertahap dilakukan penambahan jenis Analisis Standar Biaya (ASB) dan dilakukan koordinasi intensif dengan Kemendagri terkait integrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Saya sependapat dengan penambahan penyertaan modal Bank BPD Bali. Upaya menjadikan pemegang saham pengendali, dilakukan kajian analisis investasi penyertaan modal ke BPD secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan fiskal Provinsi Bali,” sebutnya.
Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dilakukan melalui inventarisasi aset yang bernilai ekonomis, renegosiasi perjanjian kerja sama, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga. Mengenai tumpang tindih pemberian insentif kepada bendesa adat, dia berjanji merumuskan kebijakan bersama pemerintah kabupaten/kota agar tidak melanggar regulasi tata kelola keuangan, juga tidak merugikan kepentingan bendesa adat.
Koster mendaku mengusulkan ke Kementerian PUPR untuk peningkatan jalan lingkar, karena Nusa Penida merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). “Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi memang ada perlambatan karena terkendala kondisi investor. Saya terus komunikasikan dengan Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol membantu, agar pembangunan jalan tol bisa dilanjutkan,” urainya.
Di bidang pendidikan, Koster akan mengkaji usulan kerja sama dengan sekolah swasta untuk memanfaatkan gedung-gedung mereka yang tidak terpakai secara optimal. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) negeri maupun swasta sudah diberikan, nilainya sesuai jumlah siswa.
Untuk larangan pendakian gunung, dia berkata mengkaji komprehensif dari berbagai perspektif. Risiko larangan pendakian gunung sudah dihitung, dan mempertimbangkan alternatif solusi yang tidak merugikan kepentingan masyarakat sekitar. Usulan mengatasi kesenjangan gaji pegawai non-ASN lama dan baru di Pemprov, dia berjanji dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Mengenai Raperda tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, dia menjelaskan Bali dianugerahi kekayaan, keunikan, keunggulan, dan keindahan alam. Itu semua harus dijaga. Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali diklaim menjadi jawaban Bali masa kini dan masa depan. Bali dinilai tidak memiliki haluan menyelenggarakan pembangunan secara fundamental, komprehensif, dan berkelanjutan, berdimensi jangka panjang, minimum 100 tahun (satu abad).
“Terlalu besar risiko generasi ke depan bila tidak ada arah dan strategi penyelenggaraan pembangunan mewujudkan Bali masa depan, yang mampu memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, berhadapan dengan segala permasalahan dan tantangan,” tegasnya, seraya berharap kedua Raperda dapat segera disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. hen
