POSMERDEKA.COM, MATARAM – Ribuan mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD NTB, Rabu (27/8/2025). Aksi mahasiswa yang dimotori BEM Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Muhammadiyah (Ummat) ini berlangsung ricuh. Bentrokan antara aparat keamanan dan mahasiswa memicu gerbang selatan DPRD NTB jebol.
Saat itu, para mahasiswa membakar ban bekas dan spanduk di gerbang utama DPRD NTB. Mereka juga sempat melempar batu dan botol ke arah aparat keamanan. Beruntung tidak ada korban jiwa, lantaran aparat keamanan yang berjaga tidak melakukan perlawanan. Aparat hanya mengimbau dan memadamkan api, yang justru membuat para mahasiswa emosi dan kericuhan yang tak dapat terhindarkan.
Massa aksi menyuarakan 12 poin tuntutan. Umumnya, penolakan terhadap berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Mulai dari isu eksploitasi alam di Gunung Rinjani, tunjangan DPR yang terlalu tinggi ancaman eksploitasi tambang, pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, serta ketimpangan sosial yang semakin melebar.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda, menyatakan aksi ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap rezim yang dianggap anti-kepentingan masyarakat.
Usai berhasil menjebol pagar DPRD NTB, ribuan mahasiswa merangsek masuk dan menduduki halaman gedung DPRD NTB. Mereka lantas melanjutkan orasi mereka di sana. Sementara gerbang yang dirusak oleh mahasiswa tersebut dibiarkan tergeletak di tengah jalan.
Huda menyebut ada 12 tuntutan aksi ini. “Kenaikan gaji dan tunjangan DPR itu tidak tepat, karena masyarakat banyak yang kelaparan dan butuh biaya pendidikan dan kesehatan,” tegasnya dalam orasi.
Dia mendesak DPRD NTB harus mendengar aspirasi rakyat, bukan sekadar memperjuangkan kepentingan pejabat. Massa juga mengecam tingginya tunjangan dan gaya hidup mewah para anggota Dewan di tengah luasnya penderitaan rakyat. Aliansi menilai kebijakan tunjangan Dewan yang terus membengkak, memperburuk jurang kesenjangan sosial. Mereka menyebut pejabat sibuk berfoya-foya, sementara rakyat harus menanggung beban hidup yang semakin berat.
“Kami akan bubar jika Ibu Ketua DPRD NTB mau mendengarkan semua aspirasi mahasiswa. Termasuk kami minta jaminan agar usai aksi, kami yang hadir ini aman dan tidak dikriminalisasi oleh aparat atas rusaknya pagar DPRD NTB,” tuntutnya.
12 Poin Tuntutan Mahasiswa
• Tranparansikan proses legislasi, Tolak RKUHAP dan wujudkan keadilan hukum. Pastikan RKUHAP tidak memperluas kesewenangan lembaga penegak hukum, dan tekankan partisipasi masyarakat.
• Hentikan skema swastanisasi pendidikan, tolak kenaikan biaya pendidikan, wujudkan pendidikan yang layak, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.
• Hentikan perampasan lahan, evaluasi PSN gagal KEK Mandalika, Wujudkan reformasi agraria sebagai syarat pembangunan industrialisasi nasional, bebaskan masyarakat dari kekangan fasis Prabowo-Gibran
• Menuntut alokasi dana yang yang jelas dan pro-rakyat, prioritaskan sektor-sektor yang menyangkut kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
• Tolak tunjangan DPR yang membebani APBN, berikan upah yang layak bagi guru dan wujudkan upah layak nasional, sejahterakan tenaga pendidik.
• Evaluasi kinerja MBG, berikan makanan yang layak, dan hapus penggunaan dana.
• Hapuskan rencana pembangunan glamping di Gunung Rinjani.
• Hentikan pengisapan kepada rakyat melalui skema fiskal, evaluasi kebijakan PPh 22. Jangan mempersulit UMKM melalui marketplace online.
• Wujudkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, perluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
• Hentikan kenaikan PBB P2 yang tidak berdasar dan menghisap rakyat.
• Mendesak DPRD NTB menghentikan seluruh operasi tambang ilegal di wilayah Nusa Tenggara Barat.
• Tolak RUU Perampasan Aset, sanksi tegas bagi para pencuri di tengah penderitaan rakyat. rul
