POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengingatkan jajaran Bawaslu pentingnya mematuhi kode etik penyelenggara pemilu. Sebab, pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan individu penyelenggara, juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Peringatan itu disampaikan saat menjadi narasumber terakhir rapat fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan di Bawaslu Badung, di Hotel Aryaduta, Senin (25/8/2025) sampai Selasa (26/8/2025).
Menurut Heddy, integritas adalah modal utama penyelenggara pemilu. Tanpa integritas, sebaik apa pun regulasi dan sistem yang ada, akan kehilangan makna. “Karena itu, setiap jajaran penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu harus menjunjung tinggi netralitas, menjauhi konflik kepentingan, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Heddy menyampaikan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 sangat tinggi, tapi pemilih kita belum cerdas. Sebab, masih banyak terjadi politik uang dalam demokrasi kita. Berhubung suara masyarakat masih bisa dibeli, maka Indonesia dinilai susah mendapat pemimpin yang baik.
Pada akhir penyampaian materi, Heddy mengajak peserta rapat untuk bersama-sama menjaga etika sebagai penyelenggara. “Dengan perilaku yang baik, maka akan menghasilkan pemilu yang demokratis dan bermartabat,” ajaknya.
Sebelumnya, saat pembukaan, Ketua Bawaslu Badung, I Putu Hery Indrawan, menyebut peningkatan kapasitas kelembagaan penting dilakukan. Ini untuk memastikan setiap jajaran Bawaslu memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi, kode etik, dan mekanisme kerja pengawasan pemilu. “Sebagai pengawas, kita harus selalu siap dan responsif dalam menghadapi tantangan demokrasi. Kegiatan ini menjadi wadah bagi kita untuk memperkuat kelembagaan, sekaligus mempererat koordinasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Dalam materinya, Tim Ahli DPR RI, La Ode Khairul A.R, yang menyampaikan perjalanan terbentuknya Bawaslu. Sebelum ada Bawaslu, dia berujar banyak terjadi pelanggaran pemilu, dan masyarakat bingung untuk melapor saat menemukan terjadinya pelanggaran. Dia menilai tugas Bawaslu akan semakin berat, karena akan semakin banyak pelanggaran seperti kampanye hitam (black campaign) yang kerap terjadi di media sosial.
“Saya harap Bawaslu bisa menumbuhkan semangat kebersamaan antara pengawas pemilu, melaksanakan penguatan konsolidasi lembaga untuk menjaga sikap dan integritas penyelenggara, serta terus melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat dalam penguatan demokrasi di Indonesia,” pesannya.
Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, yang hadir secara daring, menekankan, Bawaslu sangat penting karena memiliki tugas dan wewenang mencegah atau menindaklanjuti pelanggaran pada proses pemilu. Dia minta Bawaslu melaksanakan pemutakhiran data pemilih tetap, karena ini merupakan masalah yang selalu rentan muncul. “Pengawasan oleh Bawaslu adalah untuk memastikan semua warga yang memiliki hak pilih, terjamin untuk mewujudkan pemilu jurdil dan berintegritas,” serunya.
Pada sesi penutupan, anggota Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta, berharap melalui kegiatan ini Bawaslu Badung dapat terus meningkatkan kualitas kelembagaan. Baik dari segi pengawasan daftar pemilih, melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif, serta menjaga etika sebagai pengawas pemilu demi terciptanya demokrasi yang jurdil dan bermartabat. Dia juga senada dengan Heddy dalam menjaga etika penyelenggara pemilu.
“Yang terpenting adalah kita harus menjaga etika kita sebagai pengawas pemilu, sehingga kita bisa menciptakan demokrasi yang jurdil dan bermartabat di Badung yang kita cintai ini,” tandasnya. hen
