POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Artificial Intelligence (AI) adalah kecerdasan buatan manusia yang diterapkan ke sistem komputer, sehingga punya cara kerja seperti manusia. Ketika disalahgunakan, AI bisa melahirkan banyak masalah, antara lain membuat kegaduhan politik dalam pemilu. Mitigasi terhadap informasi sesat semacam itu penting dilakukan, antara lain dengan sinergi antara KPU dengan kalangan media arus utama.
“Kegiatan seperti ini penting dilakukan, karena banyak hoaks yang menyebabkan kekaburan tahapan Pemilu,” sebut Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, saat riung media di Denpasar Timur, Selasa (19/12/2023).
Salah satu misinformasi, katanya, adalah terkait tahapan kampanye yang digiring ke sana ke mari. Belum ada kepastian seperti apa pola kampanye pilpres, sudah ada yang memotong pernyataan Ketua KPU RI. Mencegah itu, Lidartawan berharap jurnalis rajin memverifikasi informasi yang diperoleh. Dia menegaskan KPU siap diklarifikasi kapan saja oleh kalangan media. “Jika ada yang perlu diklarifikasi, silakan,” sambungnya didampingi komisioner John Darmawan, Luh Putu Widyastini, dan IGN Agus Darmasanjaya.
Lebih jauh disampaikan, KPU sangat berharap kerja sama dan bantuan media dalam menjaga kondusivitas dan kualitas Pemilu 2024. Menurutnya, hanya media yang bisa membantu menepis tudingan dan hoaks ke KPU dengan berita yang berkualitas. Lidartawan mengakui menangkal tudingan miring merupakan tugas berat, terutama yang terkait dengan media sosial (medsos).
“Kemarin saya ikut seminar tentang AI (Artificial Intelligence) dunia yang membahas teknologi informasi, tapi di Indonesia masih ribut soal perusakan baliho. Padahal AI bisa mengonstruksi calon yang diam di rumah tapi direkayasa melakukan sesuatu. Beberapa negara sudah membuat tim untuk antisipasi persoalan ini dengan melibatkan media dan ahli TI (teknologi dan informasi),” kisahnya.
Menimbang krusialnya persoalan rekayasa menggunakan AI, Lidartawan menilai mestinya ini jadi perhatian bersama antara peserta pemilu dan stakeholder terkait. Rekayasa menggunakan AI kemudian disebarkan menggunakan medsos, dan itu lebih berbahaya ketimbang perusakan baliho. “Mestinya soal perusakan baliho itu sudah kita tinggalkan, AI dan medsos harus lebih diperhatikan untuk antisipasi. Ini periode terakhir kami sebagai KPU, semoga bisa berkontribusi untuk Bali,” urainya sembari menoleh ke jajaran komisioner yang duduk di kiri dan kanannya.
IGN Agus Darmasanjaya menambahkan, dia khawatir pemilih mengurus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di detik-detik akhir. Sebab, kondisi itu rentan membuat pemilih DPTb tidak dapat menggunakan hak suara, karena waktunya mepet dan bersamaan dengan pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Kami mengimbau pemilih yang hendak pindah memilih, agar mengurus lebih awal supaya bisa masuk dalam DPTb. Ini berkaitan dengan logistik pemilu, jangan setelah dekat-dekat pemungutan suara baru mengurus,” sarannya.
Masih terkait hoaks, dia mendaku khawatir hoaks yang menyebut selama punya KTP maka bisa memilih di mana saja. Darmasanjaya menegaskan, yang berhak memilih adalah mereka yang namanya masuk dalam DPT, DPTb dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Jadi, jangan berpikir bahwa sepanjang punya KTP lalu bisa memilih, padahal ada syarat dan ketentuan berlaku.
“Kami berharap rekan-rekan media agar menyosialisasikan bahwa tidak bisa memilih cuma pakai KTP tanpa perlu mengurus pindah memilih. Karena itu silakan cek DPT online, jika tidak bisa memilih di TPS yang disediakan, silakan mengurus pindah memilih,” lugasnya menandaskan. hen
