POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Masa jabatan Gubernur Bali, Wayan Koster, akan berakhir pada 5 September 2023. Paling lambat awal September nanti, sosok pengganti Koster sebagai Penjabat (Pj) Gubernur dipastikan sudah dipilih Presiden Jokowi. Penjabat Gubernur akan menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur definitif hasil Pilkada Serentak pada November 2024 mendatang.
“Tanggal 5 September saya serah-terima jabatan (dengan Penjabat Gubernur), awal September sudah keluar namanya,” kata Koster usai rapat kerja dengan DPRD Bali membahas Raperda tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, Minggu (2/7/2023) malam.
Menurut Koster, siapa yang dipilih dari tiga calon yang diusulkan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Dia pribadi mendaku ketiganya oke saja, yang mana diputuskan Presiden maka itu akan dilaksanakan. “Doakan biar lancar ya,” pintanya sembari berlalu.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, menambahkan, syarat Pj. Gubernur adalah harus eselon I. Dia menyebut di Bali tidak banyak ada eselon I. Namun, khusus dari Bali, DPRD mengusulkan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra sebagai salah satu calon. Kemudian ada nama Irjen Sang Made Mahendra Jaya, Stafsus Bidang Keamanan dan Hukum Depdagri; dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ervan Maksum.
“Karena nasionalis, kita cari di luar (orang Bali) satu, karena Bali ini kan pemerintah terbuka. Kami tidak mengkultuskan harus dari Bali, nggak, kawan lain juga dimasukkan. Senin (3/7/2023) sore kami bawa usulannya ke Mendagri,” terang politisi senior PDIP tersebut.
Karena alasan nasionalis itu pula, Wiryatama mengaku semua kandidat memiliki peluang yang sama untuk dipilih Presiden Jokowi. Dia yakin Presiden akan memilih yang terbaik untuk Bali, karena pandangan Presiden diyakini jauh lebih luas mana yang lebih cocok menakhodai Bali selama setahun lima bulan setelah September. Wiryatama juga sudah bertemu dengan para calon, dan menilai mereka semua siap berbakti ngayah melakukan kewajiban terbaik untuk Bali jika diberi kesempatan. Bagi DPRD Bali, sambungnya, yang penting Pj. Gubernur nanti bisa searah dan bisa melanjutkan pembangunan yang sudah baik di era Koster.
“Bisa menjaga ketertiban, menjaga adat dan budaya Bali dengan baik, tidak ada masalah (siapa pun dipilih). Kami sudah beberapa kali rapat (membahas Pj. Gubernur), tujuannya sama segitu saja,” papar politisi yang pada Pileg 2024 “naik kelas” maju ke DPR RI tersebut.
Disinggung optimisme Perda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan dapat dijalankan figur luar Bali yang diusulkan sebagai Pj. Gubernur, Wiryatama berujar Perda tersebut pasti jalan ketika sudah disahkan. Memuat kebijakan secara makro, Perda itu akan menjadi pemandu dalam implementasi kebijakan di Provinsi dan kabupaten/kota di Bali. Nanti siapa pun memimpin Bali, wajib berlandaskan aturan ini. Boleh berinovasi, tapi tidak boleh jauh dari garis besar dalam Perda.
Wiryatama mengakui selama ini di Bali tidak punya aturan baku soal haluan pembangunan, masih sebatas coba-coba. Bahwa dalam perjalanan pasti ada perubahan, dia optimis tidak jauh menyimpang dari batang tubuh Perda dimaksud. Sebab, pakemnya sudah permanen.
“Dulu kalau pemimpin baru, program, visi dan misi juga baru. Itu menimbulkan pembangunan yang tambal-sulam. Ke depan itu kita hindari. Di sini saya lihat ide Gubernur bagus, dan DPRD juga ada landasan menatap ke depan,” pungkasnya. hen
