POSMERDEKA.COM, MATARAM – Mimbar Bebas 100 Hari Pemerintahan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang diinisiasi Pojok NTB dan M-16, berlangsung penuh warna, Minggu (1/6/2025) malam. Ada harapan, sorotan, dan ada pula kekhawatiran. Semua disampaikan dengan semangat demokrasi, demi perbaikan di masa depan.
Ketua Panitia Mimbar Bebas 100 Hari Iqbal-Dinda, Hendra Kusuma, mengatakan, 100 hari Iqbal-Dinda masih sangat pendek untuk mengukur lima tahun kinerjanya ke depan. “100 hari ini dapat menjadi ruang untuk mengkritisi kebijakannya. Tapi sekali lagi, saya berharap kritik dalam kerangka yang konstruktif, bukan di luar jalur,” katanya.
Dewan Pendiri M-16 ini mengingatkan, 100 hari bukan ukuran final. Meski begitu, sangat penting sebagai titik awal evaluasi.
Direktur Pojok NTB, Muhammad Fihiruddin, mengemukakan hal senada. Dia menekankan pentingnya menjadikan momentum Mimbar Bebas ini sebagai “kompas” arah kepemimpinan. 100 hari kepemimpinan Iqbal-Dinda diharap memberi kemajuan untuk NTB ke depan.
“Diskusi ini ajang memberi penilaian terhadap mereka. Semua kami undang, baik relawan maupun bukan. Boleh mengkritisi atau menyanjung, tapi tetap objektif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, aktivis muda NTB ini juga menyampaikan penilaian cukup tajam terhadap kinerja awal pemerintahan Iqbal-Dinda. Secara pribadi, dia melihat NTB seperti tidak memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur. “NTB berjalan autopilot. Kita butuh pemimpin yang berani dan tegas mengambil keputusan strategis, bukan hanya bicara ‘akan dan akan’,” tudingnya.
Ekonom dari Universitas Mataram (Unram), Dr. Iwan Harsono, menilai, hingga 100 hari pemerintahan Iqbal-Dinda, belum tampak arah kebijakan yang jelas. 100 hari adalah waktu untuk membangun kepercayaan. “Rakyat sudah memberi kepercayaan melalui visi-misi mereka, tapi sampai hari ini saya belum melihat bagaimana visi-misi itu akan diwujudkan,” ulasnya.
Jargon meritokrasi yang digaungkan Iqbal-Dinda, sambungnya, belum sama sekali terealisasi. Iwan mengkritik meritokrasi bukanlah program, tapi kewajiban Iqbal-Dinda yang diatur dalam undang-undang. “Kita butuh aktualisasi, bukan hanya narasi,” bebernya.
Terpisah, anggota Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, menilai masa 100 hari dapat menjadi indikator awal untuk membangun kepercayaan publik. Meski tidak bisa menjadi acuan utama, tapi ini adalah pijakan penting. “Harus ada gebrakan, bukan sekadar seremoni,” terangnya.
Politisi PDIP ini juga menyoroti ketidaksesuaian data pangan NTB yang disampaikan Gubernur ke pemerintah pusat. “Katanya 10 sampai 12 ton per hektar, tapi faktanya hanya 6 ton. Ini retorika untuk menyenangkan pusat atau bagaimana? Saya nggak ngerti,” sindirnya.
Dalam kesempatan itu, Nuna juga membela kinerja Bank NTB Syariah dari narasi negatif yang berkembang, dan justru datang dari pemerintahan. “Kalau pemerintah selalu berpandangan negatif, bagaimana masyarakat? OJK bilang tidak ada masalah kok,” tandasnya. rul
