MANGUPURA – Validitas input data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) memang butuh banyak perbaikan, karena ada saja ditemukan data yang ngaco. Bayangkan, bisa-bisanya anggota parpol A ditulis beralamat yang belakangan, ternyata merupakan alamat sekretariat parpol B. Ada juga terselip kisah bagaimana tim verifikasi faktual (verfak) disangka akan membawa bantuan bagi warga yang terkena bencana banjir bandang.
Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, mengatakan, sesuai jadwal tahapan, verfak keanggotaan parpol yang dimulai pada medio Oktober berakhir, Jumat (4/11/2022). Pada hari terakhir, tim KPU Badung melakukan verfak terhadap Partai Hanura, PSI, PKN dan Partai Ummat.
Jika ada anggota parpol yang diverfak tidak ditemukan di alamat yang tercantum, atau malah alamatnya tidak ditemukan, KPU menyerahkan rekap datanya ke parpol bersangkutan. Nanti parpol yang akan menghadirkan anggota tersebut ke sekretariat parpol.
“Dari empat partai yang diverifikasi faktual, ada saja anggotanya yang tidak ditemukan di tahap awal. Kami rekap datanya dan serahkan ke parpol untuk menghadirkan kemudian. Staf KPU menunggu di kantor atau mendatangi kantor partai untuk dihadirkan,” terang Kayun, sapaan karibnya, Jumat (4/11/2022).
Disinggung jika tetap tidak bisa dihadirkan sampai batas akhir verfak, Kayun menjawab berarti otomatis parpol tidak bisa membuktikan. KPU tinggal merekap dan menginput data ke Sipol. Nanti di Sipol akan terlihat statusnya apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
Menimbang signifikansi verfak, Kayun dan tim mesti blusukan ke lokasi yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Gegara itu pula, sepeda motor yang dia tumpangi tergelincir di satu lahan yang medannya tanah lapangan campur berlumpur di wilayah Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan.
“Iya, karena tumben ke sana, jalannya berlumpur, sempat tergelincir sampai jatuh. Tapi nggak apa-apa kok, namanya juga risiko tugas,” kelakar komisioner berkepala plontos ini.
Pengalaman lain yang didapati, ucapnya, adalah sulitnya menjelaskan apa yang disebut “tim verifikator” ketika mereka ditanya oleh warga saat mencari alamat anggota parpol. Dijelaskan bahwa verifikator itu tugasnya memverifikasi, alih-alih mengerti, yang diajak bicara tambah mengernyitkan dahi.
Bahkan sampai menyebut dari KPU Badung pun, masih juga pemahamannya samar-samar. “Baru setelah dibilang kami ini tukang sensus anggota partai, baru orang itu mengerti dan mengantar kami,” sambungnya terkekeh.
Tapi yang membuat dia tak habis pikir, ada satu parpol yang seenaknya menulis alamat anggota di wilayah Kuta. Entah disengaja atau kebetulan belaka, alamat itu persis alamat sekretariat dari parpol lain. Kebetulan yang ditanya tim verfak saat mencari alamat itu adalah pengurus parpol yang alamatnya dicopot. Jelas saja orangnya mencak-mencak karena alamat kantor partainya dicatut parpol lain.
“Kalau ada warga yang kemudian marah-marah karena identitasnya dicatut partai, itu sudah biasa. Ada juga yang gelisah karena namanya tercantum di Sipol, karena tidak merasa memberi KTP atau mendaftar,” ungkapnya menandaskan.
Lain lagi penuturan anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia. Saat datang untuk verfak usai bencana banjir bandang akhir Oktober lalu, tim verfak KPU dan Bawaslu sempat disangka membawa bantuan. Sampai-sampai sejumlah warga berteriak-teriak bahwa mereka belum didata.
Namun, setelah dijelaskan tujuan kedatangan tim hanya memverifikasi sampel anggota parpol yang tercantum di Sipol, kerumunan warga yang semula ngotot itu pelan-pelan mencair dan bubar dengan sendirinya. “Ya kami tidak bisa berbuat apa juga. Maksudnya kami kan memang tidak bawa bansos, lalu mau bilang apa lagi?” kata Rudia tergelak.
Di daerah lain, imbuhnya, ada juga warga yang marah-marah karena identitasnya dicomot parpol tertentu sebagai anggota. Belakangan terkuak ternyata semua anggota keluarga warga itu bergabung sebagai loyalis parpol lain. “Bayangkan saja gimana kalau kita dibilang anggota partai A, tapi keluarga kita semua anggota partai B,” pungkasnya diakhiri tawa. hen
