POSMERDEKA.COM, MATARAM – Utang Pemprov NTB di era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah sebesar Rp1,298 triliun, menjadi topik hangat yang dipergulatkan dalam debat perdana Pilgub NTB 2024, Rabu (23/10/2024) malam. Adalah calon Gubernur nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal, yang menanyakan soal utang Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah periode 2018-2023.
Menurut Iqbal, dari seluruh utang Pemprov, lebih dari Rp500 miliar merupakan pembiayaan kontraktual. Bekas Duta Besar RI untuk Turki itu menanyakan kepada calon Gubernur nomor urut, 1 Sitti Rohmi Djalilah, yang juga mantan Wakil Gubernur. Dia menilai ada persoalan di dalam perencanaan anggaran Pemprov NTB. “Apakah Ibu Rohmi tahu tentang kejadian itu dan bagaimana pandangannya?” tanya Iqbal.
Menjawab pertanyaan itu, Rohmi menyebut pada awal menjabat, NTB dihantam bencana gempa bumi pada 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 ada bencana pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk NTB. “Tapi memang kalau bicara tentang alokasi anggaran, bukan wewenang saya sebagai Wakil Gubernur,” jawabnya.
Lebih lanjut dikatakan, tidak bisa juga disalahkan 100 persen masalah utang. Karena lima tahun menjabat, selama 3,5 tahun NTB dalam kondisi bencana. “Pada 1,5 tahun itu ada hal-hal krusial, sehingga menyebabkan utangnya jadi membengkak. Tapi yang jelas saya kan Wakil (Gubernur),” ucap Rohmi.
Dia menyebut utang Pemprov ada yang berasal dari pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pada era Zul-Rohmi, Pemprov NTB mendapat pinjaman Rp750 miliar dari PT SMI. Dana pinjaman itu digunakan membiayai dua program strategis, yaitu proyek jalan tahun jamak sebesar Rp250 miliar, dan pengembangan RSUD NTB sebesar Rp500 miliar. Utang SMI diberikan oleh lembaga pembiayaan infrastruktur milik pusat kepada pemda di Indonesia, tapi cara pengembaliannya dipotong langsung melalui DAU.
“Skema utang ke SMI itu, daerah berutang ke negara dan pembayaran dipotong langsung melalui alokasi hak daerah dari pusat. Itu biasanya dilakukan untuk membiayai infrastruktur yang kita butuhkan sekali, contoh rumah sakit,” paparnya.
Menurut calon Gubernur nomor urut 2, Zulkieflimansyah, tidak semua daerah memperoleh pinjaman dari PT SMI. Sebab, pemerintah sangat selektif dalam memberi pinjaman. Hanya daerah yang dinilai sangat kompetitif yang dapat. “Ada proyek-proyek strategis seperti jalan raya, rumah sakit. Dan kita dianggap mampu untuk mengembalikan,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan Zulkieflimansyah dan Rohmi tersebut, Iqbal mengaku pemerintah daerah harus menghindari inefisiensi di dalam pengeluaran. Pemerintah daerah harus melakukan perencanaan yang baik dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar tidak menimbulkan beban jangka panjang bagi pemerintah. “Karena beban jangka panjang ini akan semakin mempersempit fiskal kita untuk melakukan pembangunan di segala bidang,” kata Iqbal.
“Jadi, bagaimana pembangunan bisa berkelanjutan manakala masih ada beban utang daerah yang ditinggalkan pada pemerintahan selanjutnya?” lugasnya. rul
