DENPASAR – Pengkab Wushu Indonesia (WI) Badung dan Klungkung mempertegas bahwa pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi (Musorprov) WI Bali yang diadakan pada 19 Desember 2021 lalu, memang bermasalah sehingga tidak dihadiri Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI).
Hal itu ditegaskan Ketua Pengkab WI Badung, Made Arya Sukantara, Rabu (16/2/2022) sekaligus menangapi tudingan miring sejumlah pihak yang seakan-akan dua pengkab WI (Klungkung dan Badung) menjadi penyebab kisruh yang terjadi.
”Bagi saya, siapa pun yang terpilih menjadi ketua umum WI Bali, tidak jadi masalah sepanjang mekanisme sebagaimana diatur dalam AD dan ART WI diikuti dengan benar,” tegasnya.
Masalah yang paling krusial, tambah Made Arya, adanya pelanggaran AD/ART Wushu Indonesia terutama mengenai penjaringan calon ketua umum.
Juga tidak ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) ketua lama Ricky Teguh. ”Tiba-tiba saat Musprov muncul nama Andra Jaya (Ketua WI Tabanan) menjadi calon tunggal ketua umum, tanpa melalui proses penjaringan,” ungkapnya.
Dia juga membeber, alasan PB WI tidak mau hadir saat Musorprov? Pertama; PB sudah mendengar banyak hal soal figur Andra Jaya dari berbagai laporan yang masuk, terutama menyangkut pelaksanaan Porprov Bali di Tabanan terkait ada indikasi bagi-bagi medali. Sebagaimana diketahui Andra Jaya adalah Ketua Panitia Cabor Wushu di Porprov tersebut.
Kedua, tambah Made Arya, soal pertandingan sanda (tarung) antara atlet junior dan senior pada ajang Porprov tersebut. Di aturan WI, tidak boleh atlet junior diadu dengan atlet senior, tetapi Ketua Panitia Andra Jaya memaksakan dipertandingan. ”Saya sudah protes waktu itu karena ada aturan yang dilanggar, tetapi ketua panitia tetap memaksakan dipertandingkan,” terangnya.
Kemudian, PB WI saat agenda silaturahmi sebelum musprov sudah memfasilitasi kondisi yang terjadi. Bahkan saat itu, Andra Jaya ikut hadir. Sementara dari PB yang hadir adalah Sekjen Ngatino dan wakilnya Iwan Kwok. ”Mungkin dari akumulasi sejumlah pelanggaran itu, PB WI memandang figur Andra Jaya tidak relevan memimpin WI Bali,” ujar Made Arya.
Hal Senada juga diungkapkan Pembina Pengkab WI Klungkung, Edy Kurniawan. Menurutnya, belakangan ini seolah-olah permasalahan yang terjadi di WI Bali terkesan hanya gara-gara Klungkung dan Badung tidak mendukung. ”Kalau Klungkung tidak setuju, karena mekanismenya yang salah,” ujarnya.
”WI Klungkung hanya ingin aturan yang benar diterapkan. Di AD dan ART sudah jelas peserta Musoprorv adalah pengurus wushu, kok ini malah ada pengurus KONI. Dan LPJ juga harus dibagikan paling lambat dua minggu sebelum Musprov, ini juga tidak dijalankan. Itu saja yang menjadi dasar Klungkung tidak menyetujui Musprov itu,” papar Edy.
Yang lucu, tambah Made Arya, pimpinan sidang saat Musprov adalah pengurus KONI Bangli atas nama Putu Sasmita Eka Savitri yang mendapat mandat TI Bangli, sehingga tidak nyambung. ”Saya sempat bersitegang saat sidang berlangsung, sebab bagaimana dia (pimpinan sidang) bisa mengetahui AD dan ART WI, sementara dia sama sekali tak pernah terlibat di cabang olahraga wushu,” ucapnya.
Yang paling kentara lagi, pencalonan Andra Jaya juga dikondisikan melalui Ketua Ketua KONI Kabupaten/kota se-Bali. ”Buktinya saya sendiri sempat diminta pak Made Nariana (Ketua KONI Badung) untuk mendukung Andra Jaya. Tetapi sangat beruntung, pak Nariana mau mendengar argumentasi saya,” sebut Made Arya.
Seharusnya, sambung dia, ketua-ketua KONI Kabupaten/kota se-Bali mengadopsi kepemimpinan Made Nariana yang tidak mau memaksakan kehendak bagi anggota cabornya, apalagi urusan pemilihan ketua umum Pengprov. ”Saya sangat beruntung punya ketua KONI yang paham masalah olahraga,” imbuhnya.
Menyikapi kisruh ini, Made Arya mengaku prihatin apalagi WI Bali benturan dengan PB. Menurutnya, pasti akan berdampak pada pembinaan para atlet. ”Yang jelas dampaknya nanti, WI Bali kemungkinan besar tidak bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional agenda PB WI,” pungkasnya. yes
