LOTENG – Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyebut lanskap politik nasional selalu terjadi sinergi antara kaum Nahdliyin dan kaum nasionalis-Soekarnois. Makanya, Wakil Ketua MPR itu mengapresiasi munculnya aspirasi warga Nahdliyin di berbagai daerah di Indonesia pada Pilpres 2024 yang menghendaki agar tradisi tersebut terus dilanjutkan. Dia mengatakan tersebut saat bertemu sejumlah ulama di Pulau Lombok, Sabtu (30/7/2022).
Menurut Basarah, sinergitas antara kaum Nahdliyin dan kaum nasionalis-Soekarnois terlihat dari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu dapat dilihat dari munculnya Fatwa Resolusi Jihad dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, munculnya tradisi halal bihalal berkat dialog Bung Karno dan KH Wahab Chasbullah, sampai sikap politik Megawati Soekarnoputri yang menggandeng Ahmad Hasyim Muzadi pada Pemilu 2004.
“Dan, tradisi itu diteruskan Pak Joko Widodo dengan menggandeng KH Ma’ruf Amin dalam Pilpres tahun 2019 lalu. Inilah potret kerja sama kaum kebangsaan dan religius,” klaimnya.
Lebih jauh diutarakan, kedatangannya ke Pulau Lombok untuk bertemu sejumlah ulama. Salah satunya yakni TGH Lalu Turmudzi Badarudin di Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng). Tujuannya untuk membicarakan isu-isu kebangsaan dan Islam, mulai dari topik Pancasila sampai kepemimpinan masa depan Indonesia. Dia mendaku Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang menugasi bertemu dan bersilaturahmi dengan para ulama di Pulau Lombok.
“Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu, tuturnya, merupakan pesantren yang memiliki sejarah besar dalam moderasi Islam dan demokrasi Indonesia. “Di tempat inilah dulu pernah digelar Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di NTB pada 17-20 November 1997. Salah satu rekomendasi Munas itu adalah tentang kedudukan perempuan dalam Islam,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, Basarah menyebut pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden 2024 tetap langsung dipilih rakyat. Pernyataan ini untuk menjawab rumor bahwa pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR RI. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis tertinggi bangsa Indonesia, terangnya, dalam Pasal 6A ayat (1) menegaskan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dia juga menyebut Pasal 6A ayat (2) menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
“Mabes TNI tidak bisa mengajukan pasangan capres-cawapres, Mabes Polri tidak bisa mengajukan pasangan capres-cawapres. Begitu juga ormas-ormas besar semisal NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PHDI dan lain-lain, juga tidak bisa mengusulkan pasangan capres-cawapres,” lugasnya menandaskan. rul
