Rencana Peminjaman PEN, Pemkab Buleleng Masih Lakukan Finalisasi

  • Whatsapp
Gede Suyasa. Foto: ist
Gede Suyasa. Foto: ist

BULELENG – Rencana peminjaman dalam pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui program padat karya, yang diajukan Pemkab Buleleng ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) masih berproses. Hingga saat ini Pemkab Buleleng masih melakukan finalisasi terkait pinjaman PEN itu, untuk bisa menentukan program kegiatan berdasarkan besaran nilai pinjaman yang akan diajukan.

Sejauh ini tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng sudah memaparkan diskripsi pinjaman program PEN tersebut ke Bupati Buleleng. Hanya saja, Bupati masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari, program apa yang akan diajukan dalam peminjaman tersebut.

Bacaan Lainnya

Ketua TAPD Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan, hingga sata ini pihaknya belum berani memastikan berapa nilai pinjaman. Menurut Suyasa, program yang diajukan harus bersifat untuk pemulihan ekonomi dalam pinjaman PEN tersebut. Seperti pembangunan infrastruktur jalan untuk mempermudah proses distribusi hasil pertanian.

Untuk pembangunan infrastruktur gedung, harus untuk pelayanan publik. ‘’Kawasan pariwisata juga bisa. Proyek yang diajukan agar mendapatkan pinjaman adalah pembangunan bersifat infrastruktur, dan modal yang untum mendorong ekonomi lebih cepat,’’ kata Suyasa.

Suyasa yang juga menjabat Sekda Buleleng ini menegaskan, sebelum pinjaman disetuji, program yang dicanangkan harus bisa memenuhi syarat oleh pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pasalnya, semua program yang diusulkan belum tentu disetujui untuk diberi pinjaman. ‘’Makanya criteria eligible harus diketahui dulu, setelah itu baru mengajukan program yang akan diambil, sesuai kebutuhan di daerah,’’ jelas Suyasa.

Baca juga :  Rai Mantra Terdaftar di TPS 17 Sumerta Kelod, 1.202 PPDP Denpasar Coklit Serentak

Jika pinjaman disetujui, maka dana tersebut akan masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Rancangannya pun akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk dibahas bersama DPRD Buleleng.

Dari pinjaman itu, diakui Suyasa, maka akan ada divisit. Sebab, dana ini bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan adalah beban pembiayaan. Karena devisit, maka angka akan lebih dari 5,6 persen. Sesuai Permendagri dalam rangka penyusunan APBD, maksimal devisit yakni sebesar 5,6 persen.

‘’Kalau di atas itu ditutupi dengan pinjaman, maka harus mendapat persetujuan dari Mendagri. Kami mengajukan permohonan bahwa akan ada devisit diatas 5,6 persen, kekurangan itu ditutupi dengan pinjaman PEN,’’ pungkas Suyasa. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.