“SAUDARA bekerja mati-matian untuk PSI. Saya pun akan bekerja mati-matian untuk PSI,” seru Jokowi disambut riuh tepuk tangan kader dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2025). Pernyataan menggelegar itu dimaknai beragam oleh publik, terutama elite politik dan akademisi. Ada yang menyebut itu bentuk gertakan, ancaman potensi ledakan politik elektoral, dan ada juga yang menilai justru sebagai kecemasan terselubung di lingkaran Jokowi. Pendek tutur, Jokowi dimaknai sedang menyiapkan bahtera agar Gibran tetap punya posisi tawar di kancah politik nasional.
Di luar sisi bombastis pernyataan Jokowi itu, yang jelas tersaji adalah perkembangan kiwari menunjukkan satu hal makin terang: politik Indonesia tidak pernah benar-benar sepi figur. PSI dengan percaya diri memposisikan diri sebagai rumah baru Jokowi pasca-kekuasaan. Narasi bahwa Jokowi akan “turun ke seluruh penjuru Indonesia” untuk membesarkan PSI, itu bukan sekadar rencana kerja. Itu bagai sinyal bahwa kekuasaan tidak selalu berhenti di Istana.
Menggunakan jargon partainya anak muda, PSI terlihat cukup lentur membaca zaman. Media sosial dijadikan ruang utama pertarungan, bukan sekadar alat bantu. Algoritma diperlakukan layaknya mesin elektoral; siapa paling sering muncul, paling keras bersuara, dialah yang dianggap penting. Inilah yang bisa disebut sebagai kuasa virtual algoritmik—kekuasaan yang tidak sepenuhnya nyata, tapi terasa dominan karena terus diproduksi.
Dalam perspektif ini, Jokowi adalah aset sekaligus wajah utama. Popularitasnya direproduksi tanpa henti, seolah menjadi jaminan bahwa PSI adalah kelanjutan logis dari kekuasaan sebelumnya. Jokowi tidak sekadar figur, tetapi simbol kesinambungan pembangunan dan stabilitas negeri. Persoalannya, ketika simbol terlalu dominan, partai berisiko menjadi bayang-bayang semata.
Berkebalikan dengan PSI, PDIP sebagai partai lama Jokowi justru bergerak dengan cara yang relatif sunyi. Alih-alih menyaingi hiruk-pikuk media sosial, PDIP memilih hadir secara fisik di ruang-ruang krisis. Salah satunya membantu pemulihan pascabencana Sumatera, yang diperkirakan butuh waktu lebih dari satu tahun.
“Membangun kembali satu tahun tidak bisa. Apakah bisa diam saja. Mereka itu saudara-saudara kita. Jangan ragu menolong sesama. Buktikan kalian orang PDIP. Mau? Buktikan,” kata Megawati dalam Rakernas I 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2025). Instruksi Megawati kepada kadernya itu jelas bukan hanya aksi kemanusiaan, juga pesan politik. Pesan bahwa kerja nyata masih relevan di tengah politik yang makin berisik di ruang publik.
Sikap ini juga menandai terjadi pergeseran penting dalam strategi PDIP. Jika selama ini Megawati menjadi simbol utama yang mempersatukan partai, kini PDIP mulai masuk ke palagan populisme berbasis program dan kehadiran kolektif. Populisme tidak lagi bertumpu pada “siapa yang paling disegani”, melainkan “siapa yang paling siap bekerja”. Ini sebagai upaya keluar dari jebakan kultus individu, meski belum sepenuhnya berhasil.
Walau demikian, suka tidak suka harus diakui, politik demokrasi Indonesia masih jauh dari sepenuhnya modern atau rasional. Relasi feodal tetap dominan, hanya berganti wadah. Jika dulu kesetiaan dibangun lewat struktur dan patronase, kini diproduksi lewat like, share, dan viralitas. Figur tetap menjadi pusat orbit, entah itu Jokowi atau Megawati.
Dalam konteks ini, media sosial menjelma istana baru. Algoritma menentukan siapa yang layak mendapat panggung dan siapa yang disingkirkan. PSI sangat piawai memainkan logika ini, tapi sekaligus terjebak di dalamnya. Ketika politik direduksi sebatas soal visibilitas, kedalaman dan kesabaran sering kali menjadi korban.
Bicara segmentasi elektoral, pasar politik yang dibidik PSI dan PDIP jelas berbeda. PSI menyasar pemilih urban, kelas menengah muda, dan publik digital yang cenderung cair secara ideologis. PDIP tetap mengandalkan basis tradisionalnya, sambil memperluas pengaruh melalui kerja sosial yang konkret. Dua pendekatan ini sama-sama populis, tetapi dengan arah dan risiko yang berbeda.
Yang menarik, agresivitas dan viralitas PSI belakangan justru lebih berpotensi mengusik mitra koalisinya sendiri. Dalam Koalisi Indonesia Maju, ekspansi simbolik yang terlalu cepat bisa dibaca sebagai upaya mendominasi. Politik koalisi bukan soal siapa paling vokal, tetapi siapa paling tahu diri. Di titik ini, PSI terlihat masih belajar.
Lebih menarik lagi, pesan keras PSI rasanya tidak begitu bergema ke PDIP. Partai berlambang banteng itu relatif berpengalaman untuk tahan guncangan provokasi digital. Sebaliknya, mitra koalisi yang memiliki basis dan ego politik sendiri justru bisa merasa terancam. Ancaman bukan karena kekuatan PSI, melainkan karena ambisinya yang terlihat terbuka.
Sejarah menunjukkan, algoritma bisa menciptakan ilusi kekuatan, tetapi krisis selalu menguji karakter. Kalau dulu bentuknya adalah menggiurkannya hasil survei, hari ini menjelma sebagai jumlah tombol like di media sosial. Politik boleh viral, tapi kepercayaan lahir dari kehadiran berulang. Indonesia mungkin masih memuja figur, tetapi publik kian jeli membedakan simbol dan kerja.
Pada akhirnya, gempita PSI sekaligus potensi rivalitas simbolik antara Jokowi dan Megawati di PDIP bukan sekadar soal kursi. Ini juga soal arah politik Indonesia ke depan, apakah akan dikuasai populisme algoritmik yang cepat tapi tidak stabil, atau populisme kerja yang lambat tapi relatif membumi. Persamaannya, kedua jenis itu masih bergulat dengan warisan feodalisme politik. Bedanya, satu berisik, yang lain memilih diam. Dan, di situlah masa depan partai-partai ini akan ditentukan. Gus Hendra
