Polemik Tanah “Duwe” Pura, Kompada Desak Klian Adat Kubutambahan Gelar Paruman Agung

  • Whatsapp
AUDIENSI Tim Kompada Kubutambahan ke DPRD Buleleng, Selasa (15/12/2020), terkait polemik lahan duwe purayang menjadi polemik krama setempat. Foto: rik
AUDIENSI Tim Kompada Kubutambahan ke DPRD Buleleng, Selasa (15/12/2020), terkait polemik lahan duwe purayang menjadi polemik krama setempat. Foto: rik

BULELENG – Komponen masyarakat yang tergabung Kelompok Penyelamat Aset Desa Adat (Kompada) Kubutambahan, Selasa (15/12/2020), melakukan audiensi ke DPRD Buleleng. Dalam audiensi ini mereka menyampaikan aspirasi agar DPRD Buleleng memfasilitasi masyarakat sehingga digelar paruman agung Desa Adat Kubutambahan oleh klian desa adat setempat.

Kedatangan tim Kompada bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng, diterima oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna; didampingi Wakil Ketua I dan Ketua Komisi I DPRD Buleleng, bertempat di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng. Hadir juga Ketua Majelis Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, Dewa Budarsa.

Bacaan Lainnya

Audiensi yang dilakukan tim Kompada yang diketuai Ketut Ngurah Mahkota ke DPRD Buleleng adalah buntut persoalan internal antara sebagian krama adat Kubutambahan dengan Klian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea, terkait polemik lahan duwe pura.

Jro Pasek Warkadea selaku Klian Desa Adat dituding tidak transparan dalam pengelolaan sewa lahan duwe pura seluas 370,80 hektar yang disewakan selama 30 tahun kedepan sejak tahun 1991 dan bisa diperpanjang sampai batas waktu tidak terbatas oleh PT Pinang Propertindo (PP).

Hal inilah menjadi pemicu polemik, mengingat sewa lahan hingga bisa diperpanjang sampai batas waktu tidak terbatas, seolah menjadikan desa adat tidak memiliki tanah. Lahan yang dikontrakkan itu pun sama sekali belum dimanfaatkan oleh pihak PT PP milik pengusaha bernama Adi Suari asal Jakarta.

Baca juga :  Pastikan Pedagang-Pengunjung Ikuti Prokes, GTPP Covid-19 Denpasar Pantau Semua Pasar Rakyat

Bukan hanya itu saja, sejumlah pihak dari desa itu mempersoalkan uang sewa-menyewa lahan tersebut yang dianggap tidak terbuka ke krama desa adat. Jika memang sewa lahan itu sudah terbayar Rp4 miliar. Namun, hanya Rp2,4 miliar yang telah disetor ke kas Desa Adat Kubutambahan. Sisanya Rp1,6 miliar menjadi pertanyaan krama.

Mirisnya, PT PP telah mengagunkan lahan itu ke bank dengan nilai Rp1,4 triliun. Dan terbit sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT PP yang menjadi jaminan di bank. Atas kondisi itu, krama Desa Adat Kubutambahan mendesak agar klian desa adat segera menggelar paruman agung melibatkan seluruh krama Kubutambahan.

Ketua Kompada Kubutambahan, Ngurah Mahkota, mengatakan, kedatangannya hanya untuk penyampaian aspirasi masyarakat Kubutambahan yang ingin dilaksanakannya paruman agung. Pihaknya sudah dua kali bersurat kepada klian adat Kubutambahan, namun belum ada respons.

Paruman agung ini, jelaskan Ngurah Mahkota, merupakan bentuk pertanggungjawaban klian Desa Adat Kubutambahan tentang tanah duwe pura yang ada di Desa Adat Kubutambahan, sehingga seluruh krama mengetahui duduk persoalan yang ada.

“Kami minta bantuan difasilitasi oleh DPRD sehingga masyarakat tahu tentang keberadaan tanah duwepura. Sekarang ini dikontrak 30 tahun dan bisa diperpanjang sampai batas waktu tidak terbatas. Kami ingin jawaban terkait itu,” kata Ngurah Mahkota.

Menyikapi aspirasi masyarakat itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan, pihaknya selaku Dewan hanya sebagai fasilitator dan bukan sebagai pengambil keputusan atas persoalan yang ada di Desa Adat Kubutambahan. Apapun aspirasi masyarakat akan dicarikan solusi terbaik sebagai upaya pemecahan masalah.

Baca juga :  Dua PDP di Buleleng Negatif Covid-19

“Dari pemaparan Ketua Kompada Kubutambahan dan Majelis Desa Adat Kubutambahan, sudah lama sekali tidak dilaksanakan paruman agung ini. Untuk itu, kami meminta Majelis Desa Adat Buleleng agar bisa memfasilitasi hal ini,” jelas Supriatna.

Sementara itu, Klian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea, hingga saat ini masih belum bisa dikonfirmasi. Namun sebelumnya terkait tuntutan krama Kubutambahan agar segera digelar paruman agung, dia sempat menanggapinya.

Beberapa waktu lalu, Warkadea mengatakan, untuk bisa meluruskan persoalan yang ada, pihaknya akan mengajak krama di Desa Adat Kubutambahan untuk duduk bersama.

“Ke depan pasti itu (duduk bersama dengan krama atau digelar paruman agung). Kami akan jelaskan semuanya, agar tidak ada provokasi lagi,” pungkas Jro Pasek Warkadea. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.