JAGAT obrolan politik di media massa, termasuk media sosial, meruncing kepada gagalnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin digaet dan dideklarasikan sebagai cawapres. Demokrat ngambek, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa tertampar dengan “pengkhianatan” Anies dan, terutama, Surya Paloh selaku Ketum Partai Nasdem sekaligus dirigen Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Karena politik adalah seni segala kemungkinan, salah satu pertanyaan jenaka adalah : akankah Demokrat, terutama AHY, berlabuh untuk bergabung ke Ganjar Pranowo yang diusung PDIP bersama koalisinya?
Terlepas dari diksi “pengkhianat” yang sedang laris sebagai bahan bakar diskusi politik, seyogianya publik bisa melihat persoalan ini secara rasional. Dalam politik, kepentingan subjektif partai politik tidak bisa dikompromikan. Bicara figur, sejak Pilpres 2019 AHY terlihat kuat didorong oleh Demokrat, dan SBY tentunya, untuk masuk gelanggang Pilpres. Kala itu AHY dengan posisi Ketua Umum Demokrat, yang pernah jadi pemenang Pemilu 2009, ditawarkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Hasil akhirnya kita semua tahu, Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno yang bukan ketua umum partai.
Di sisi lain, meski Anies punya modal popularitas tinggi, dia tidak punya partai untuk kendaraan mencalonkan diri. Suka tidak suka dia mesti kompromi dengan Surya Paloh sebagai motor penggerak koalisi. Selain kekuatan di parlemen dan ikut koalisi pemerintahan Jokowi sejak 2014 sampai sekarang, kelebihan Paloh adalah memiliki media konvergen yang mampu mengamplifikasi pesan-pesan politik sesuai konstruksi dan narasinya.
Soal elektabilitas sebagai cawapres, dari empat lembaga survei kredibel, AHY memang di atas Cak Imin. Namun, persoalan tidak sesimpel itu. Tarung pilpres berarti yang dicari kemenangan, terlepas bagaimana caranya. Termasuk bila mesti “meninggalkan teman lama dan menjemput kawan baru” seperti dilakukan Paloh ke AHY. Anies juga belakangan selalu jadi juru kunci dalam kandidasi elektabilitas tiga calon dengan setia di bawah Ganjar dan Prabowo.
Situasi hari ini bisa dikatakan bagian dari balasan Paloh atas manuver Demokrat yang terus mendesak deklarasi Anies-AHY segera dilakukan. Garisbawahi pada sosok AHY sebagai cawapres, itulah maunya Demokrat. Jika tidak, Demokrat mengirim pesan mereka bukan tidak mungkin memilih opsi lain, senyampang tempo pendaftaran paslon Pilpres masih panjang. Hanya, gebrakan Paloh kabarnya membuat Anies seperti “maju kena mundur kena”. Sebab, Anies yang merayu AHY agar bersedia mendampingi sebagai cawapres.
Mengapa pilih Cak Imin? Jelas kalkulasinya adalah memastikan Anies bisa gesit bertarung merebut suara pemilih di Jawa. Secara genealogis dan basis massa, PKB dan PDIP adalah partai Jawa, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk Pemilu 2014, DPT di Pulau Jawa mencapai 115.384.664 pemilih dari total DPT secara nasional sebanyak 204.807.222 orang. Jika dipersentasekan pemilih di Jawa mencakup 56,3 persen secara nasional, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat sebanyak 35.714.901 pemilih, Jawa Timur sebanyak 31.402.838 pemilih, dan Jawa Tengah 28.289.413 pemilih (katadata.co.id edisi 5/7/2023).
Meski termasuk partai gurem, PKB tetap memiliki pemilih loyal kalangan Nahdliyin. Citra partai Islam moderat PKB sangat sayang diambil orang lain, di tengah elektabilitas dan akseptabilitas Anies stagnan di Pulau Jawa. Soal pilihan Paloh terkesan mengkhianati Demokrat dan AHY, itu lain soal. Niccolo Machiavelli menyebut politik memang tidak sepatutnya disandingkan dengan moral. Politik ya politik, kalau mau bicara moral silakan di tempat ibadah.
Kemudian dekatnya deklarasi Anies-Cak Imin juga menunjukkan tingginya posisi tawar Cak Imin di mata Paloh ketimbang AHY. Kemampuan Cak Imin memaksa segera deklarasi –hanya dalam hitungan hari, berbeda dengan AHY yang “digantung” sampai sekitar enam bulan– juga menunjukkan kegentingan situasi di internal Koalisi.
Masalah terbesar AHY dan SBY saat ini adalah akan dibawa ke kubu mana Demokrat? Sosiolog Erving Goffman menyebut permainan politik terbagi panggung depan, yang ditunjukkan ke publik; dan panggung belakang, yang dilakukan oleh elite. Negosiasi adalah hal lumrah untuk perebutan kekuasaan, apalagi sekelas Pilpres di negeri berpenduduk 270 juta jiwa lebih. Bagaimana pembagian beban logistik sampai bagaimana pembagian kursi kekuasan jika menang adalah hal wajar, karena politik seperti diungkapkan Harold Lasswell adalah “siapa mendapat apa, kapan dan dengan jalan bagaimana”.
Melihat dansa-dansi politik antara AHY dan Puan Maharani beberapa waktu lalu, juga bagaimana penuh kejutannya politik elektoral di Indonesia, opsi Demokrat gabung ke Ganjar Pranowo bukan mustahil. Memang, ada dendam masa lalu antara SBY dengan Megawati Soekarnoputri saat Pilpres 2004. Pun, SBY buka front dengan secara halus menuduh Jokowi menggiring hanya dua paslon, yakni Ganjar dan Prabowo, yang tarung di Pilpres 2024. Namun, bukankah “musuh dari musuhku adalah temanku” senantiasa berlaku dalam politik?
Jika AHY ke Ganjar dan diterima, keduanya sama-sama diuntungkan. Pertama, Megawati bisa menghapus insinuasi lawan politik sebagai politisi pendendam sekaligus memperkuat pasukan; kedua, SBY lebih ada harapan melihat AHY menjadi politisi nasional yang punya kekuasaan; ketiga, keduanya akan dipandang sebagai negarawan yang dewasa dalam berpolitik.
Harus diakui, AHY memang minus rekam jejak di politik. Dua kali dikerjain, tahun 2019 dan untuk 2024, menandakan AHY memang belum matang dalam politik. Tidak pernah jadi pejabat publik, tentu kurang menarik untuk dilirik. Sementara kandidat capres memiliki rekam jejak di pemerintahan, minimal gubernur. Bila Ganjar menang, kursi menteri niscaya diperoleh AHY. Namun, bila nanti hanya Ganjar dan Prabowo yang tarung, siapa pun pemenangnya mereka tetaplah All the President’s Men. Gus Hendra
