Pengamat Prediksi Suara Gerindra di Pulau Sumbawa Tergerus, HBK Dinilai Terlalu Dominan

PENGAMAT politik UIN Mataram, Ihsan Hamid. Foto: rul

MATARAM – Dinamika yang kini terjadi di DPRD NTB terkait pergantian Wakil Ketua DPRD dari Gerindra, Mori Hanafi, terus memunculkan babak baru. Sejumlah anggota DPRD kabarnya bersimpati pada kondisi yang menimpa Mori Hanafi, yang ngotot dicopot dari jabatannya oleh elite Gerindra.

Pengamat politik UIN Mataram, Ihsan Hamid, menilai sangat lumrah jika kini muncul solidaritas anggota DPRD NTB untuk mendukung koleganya. Terlebih Mori Hanafi lama berinteraksi dengan para legislator beda partai politik di Gedung Udayana.

Bacaan Lainnya

“Kalau saya lihat, dinamika di DPRD NTB itu harus dipahami petinggi Gerindra. Solidaritas dan kebersamaan yang terjalin lama itu sulit akan dipisahkan meski dengan intervensi sekalipun,” lugasnya, Jumat (22/4/2022).

Menurut Ihsan, sikap sebagian anggota DPRD yang ngotot menghendaki Partai Gerindra untuk taat dan paham mekanisme di DPRD NTB, harus dimaknai bukan mereka membela Mori.

Realitas itu, jelasnya, menyiratkan dua sosok yang ditunjuk Ketua Badan Pengawas dan Disiplin DPP Gerindra, Bambang Kristiono (HBK), yakni Nauvar Farinduan sebagai Wakil Ketua dan Sudirsah Sujanto selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, harus belajar lebih tentang cara berkomunikasi yang baik.

Gerindra di bawah komando HBK harus mulai memperbaiki cara komunikasi, yakni tidak saja dengan internal tapi dengan kalangan parpol lain, juga stakeholder terkait lain. “Dinamika di kantor DPRD NTB jadi saksi bahwa ada komunikasi yang enggak jalan,” tegasnya.

Baca juga :  TPA Regional Sarbagita Diperkirakan Penuh Juli 2021, Enam Desa Ditunjuk Percontohan Pengolahan Sampah Menjadi Kompos

Menurut Ihsan, pergantian Mori cukup mengagetkan publik di NTB, terutama warga Pulau Sumbawa. Sebab, Mori merupakan pimpinan DPRD yang merepresentasikan warga Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Tiga pimpinan DPRD NTB lainnya berasal dari Pulau Lombok. Karena itu, wajar kini penolakan atas keputusan pergantian Mori masif disuarakan warga Pulau Sumbawa di media sosial.

“Ini karena Farin yang direkomendasikan Pak HBK mengganti Mori adalah representasi warga Lombok Barat alias Pulau Lombok. Tentunya jika terjadi pergantian, maka seluruh pimpinan DPRD NTB berasal dari Pulau Lombok,” ulasnya.

Tak adanya wakil dari Pulau Sumbawa, sambungnya, dapat berdampak elektoral bagi Gerindra menjelang Pemilu 2024. Apalagi dalam Pileg 2019 suara Mori Hanafi sangat signifikan mendongkrak perolehan Gerindra, berkat performa dan rekam jejak loyal di kalangan pemilih tingkat bawah.

Peristiwa di internal Gerindra NTB, paparnya, akibat terlalu kuatnya dominasi Bambang Kristiono. HBK merupakan anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok, dan dia mengelola internal sesuai seleranya.

Karena itu, sangat besar kemungkinan ada lanjutan pergantian pimpinan DPRD kabupaten/kota dari Fraksi Partai Gerindra, apalagi jika kader itu tidak disukai HBK. “Termasuk kemungkinan diganti Ketua DPRD KLU, Nasrudin, setelah berpolemik dengan Sudirsah, yang selama ini kita kenal cukup dekat dengan HBK,” duga Ihsan.

Soal dugaan tidak adanya peran signifikan dari Ketua DPC Gerindra KLU, Danny Febrianto Ridawan, dalam menjalankan roda kepartaian, Ihsan memaknai Wabup KLU itu tidak punya posisi tawar kuat di Gerindra dan HBK.

Baca juga :  Penyaluran BST Tahap VI, PT Pos Indonesia Sudah Tuntaskan 99,3 Persen

Danny dinilai hanya sebagai pion. Selain itu, posisi Danny sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kejati NTB juga sangat mungkin membuat Gerindra tidak memberi peran signifikan.

Jika Danny diberi peran signifikan, bebernya, akan bisa menyandera partai. Makanya dominan internal Gerindra KLU dikendalikan pihak lain. “Dengan kondisi ini, Gerindra di NTB akan berpotensi ditinggalkan kadernya,” tandas Ihsan Hamid. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.