Wujudkan Zona Integritas, Bawaslu Ditarget Perbaiki Pelayanan Pengaduan Pelanggaran

KETUT Ariyani saat monitoring dan evaluasi di Bawaslu Klungkung untuk mewujudkan zona integritas, Jumat (22/4/2022). Foto: ist

KLUNGKUNG – Bawaslu Klungkung menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) Bawaslu Bali terkait dengan implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Jumat (22/4/2022).

Tim monev dipimpin Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani; didampingi anggota I Ketut Sunadra dan Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, IB Adinatha. Rombongan diterima Ketua Bawaslu Klungkung, I Komang Artawan, beserta anggota.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu, Ariyani menyampaikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Penerapan prosedur standar operasional dimulai dari skala terkecil, mulai dari standar penerimaan masyarakat sampai pelayanan yang akan diberikan.

“Penerapan dari skala yang terkecil mulai dari penerimaan tamu, senyum sapa dan hal sederhana lainnya merupakan komponen penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM,” pesan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Bali itu.

Tujuan dilakukannya monitoring pembangunan zona integritas, jelasnya, merupakan instruksi Inspektur Wilayah II Bawaslu Republik Indonesia yang akan mempengaruhi pencapaian dari WBK dan WBBM nanti.

Aryani berharap pada penilaian di tahun 2022 ini Bawaslu Bali bisa memenuhi kualifikasi dari WBK dan WBBM. Bali sempat menjadi proyek percontohan dari WBK dan WBBM pada tahun 2018 lalu, tapi belum memenuhi kualifikasi. “Semoga nanti saat penilaian di tahun 2022 ini kita bisa memenuhinya,” ucap Ariyani.

Baca juga :  Ketua DPRD Gianyar Bagikan Sembako dan Nasi Kotak

Hal sama diungkapkan Ketut Sunadra. Dalam menyongsong tahapan Pemilu maupun Pilkada 2024, dia minta Bawaslu di kabupaten/kota mulai melakukan pembenahan terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Terutama, tegasnya, bagaimana Bawaslu Klungkung menerima pelaporan terhadap dugaan pelanggaran oleh masyarakat.

IB Putu Adinatha menambahkan, ada dua komponen dalam penilaian pembangunan zona integritas, yakni wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. “Pada proses penilaian, sebuah instansi pemerintahan harus tembus WBK dulu, baru bisa lanjut di kontestasi selanjutnya yakni WBBM,” terangnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.