MATARAM – Pemprov bersama DPRD NTB menyepakati pendapatan daerah dalam APBD Perubahan NTB 2022 naik 5,01 persen bila dibandingkan APBD Murni 2022.
Wakil Gubernur (Wagub) Sitti Rohmi Djalilah saat menyampaikan sambutan Gubernur Zulkieflimansyah dalam sidang paripurna DPRD NTB, Jumat (2/9/2022) malam berkata kenaikan senilai Rp270 miliar lebih bersumber dari sejumlah komponen.
Komponen dimaksud yakni pendapatan asli daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp2,75 triliun lebih atau meningkat 7,05 persen dari APBD Murni 2022, yang Rp2,571 triliun lebih. Selanjutnya pendapatan transfer ditetapkan meningkat sebesar 2,38 persen atau setara dengan Rp2,886 triliun lebih, yang di APBD Murni hanya Rp2,819 triliun.
“Ini juga termasuk item lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga ditetapkan meningkat dari awalnya Rp8,011 miliar lebih menjadi Rp30,154 miliar lebih, atau setara dengan 276,37 persen,” urainya.
Menurut Rohmi, dalam item belanja daerah juga mengalami kenaikan menjadi Rp6,316 triliun lebih. Angka ini bertambah Rp354 miliar lebih dari APBD Murni 2022 yang hanya Rp5,961 triliun lebih. Ada peningkatan 5,95 persen untuk posisi belanja daerah, sedangkan defisit Rp646 miliar lebih dipastikan akan ditutupi dari Silpa tahun berjalan dengan pinjaman daerah.
Terkait pembiayaan daerah, Rohmi menyebut dalam pembahasannya, anggaran yang ditetapkan Rp646 miliar lebih di APBD Perubahan 2022. Ini mengalami peningkatan dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp562 miliar lebih. “Itu artinya di perhitungan angkanya berjumlah Rp84 miliar lebih atau naik setara 14,96 persen,” sambungnya.
Menyikapi kondisi global yang kini terjadi krisis di beberapa negara di dunia, Rohmi menilai hal itu memicu terjadinya inflasi di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, dia menegaskan dalam APBD Perubahan 2022 Pemprov pihaknya telah melakukan sejumlah antisipasi.
Yang dimaksud adalah lebih giat mendorong investasi dan pariwisata dalam rangka menggerakkan roda ekonomi daerah, serta memajukan UMKM di semua wilayah NTB.
“Yang utama, kita akan fokus agar dan bagaimana program bela dan beli produk lokal untuk bisa diserap masyarakat, akan menjadi fokus utama yang kita lakukan dalam mengantisipasi pergolakan tersebut,” tandas Rohmi. rul
