Penataan Kawasan, Belasan Bangunan di Pakudui Dirobohkan

  • Whatsapp
SEJUMLAH warga menyaksikan buldozer merobohkan bangunan di Desa Pakudui, Kedisan, Tegalalang, Rabu ( 13/10/2021). foto: adi

GIANYAR – Sedikitnya 13 bangunan di Desa Adat Pakudui, Desa Kedisan, Tegalalang, Gianyar, dirobohkan menggunakan bulldozer, Senin (13/10/2021). Belasan bangunan yang sebelumnya dimanfaatkan krama Pakudui Kangin untuk artshop atau toko seni tersebut dirobohkan krama Desa Pakudui (Pakudui Kawan) yang memenangkan gugatan, sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan pantauan di lapangan, selain buldozer, nampak ratusan krama Pakudui dengan ikat kepala berwarna merah merobohkan sejumlah bangunan dengan menggunakan palu dan juga linggis. Bendesa Adat Pakudui, I Ketut Karma Wijaya membenarkan pihaknya merobohkan bangunan milik krama Pakudui Kangin yang berdiri di atas tanah yang dimenangkan pihaknya. Kata dia, perobohan bangunan itu merupakan langkah untuk penataan wilayah.

Bacaan Lainnya

“Dasar penataan wilayah berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 2421 K/PDT/2013 dan putusan PN Gianyar No. 09/PDT.G/2012/PN Gir, yang sudah memiliki keputusan tetap. Juga berdasarkan berita acara eksekusi tanggal 7 Desember 2020 dan keputusan Krama Desa Adat Pakudui tanggal 29 Juli 2021,” ujarnya.

Setelah putusan Pengadilan Negeri Gianyar hingga Mahkamah Agung keluar, jelasnya, pihak Desa Adat Pakudui memberi toleransi kepada krama Pakudui Kangin yang memiliki bangunan di atas tanah sengketa yang dimenangkan Desa Adat Pakudui untuk membereskan sendiri. Namun, beberapa kali somasi tidak diindahkan, sampai akhirnya krama Desa Adat Pakudui, yang di dalamnya adalah Pakudui Kawan, secara gotong royong merobohkan bangunan-bangunan tersebut.

Baca juga :  Penataan Alun-alun Kapten Mudita Mulai Ditenderkan, Dianggarkan Rp21 Miliar Lebih

Wijaya didampingi Kelian Dinas Pakudui, I Wayan Puwaka, menegaskan, sebelum merobohkan bangunan tersebut, pihaknya sangat menghormati proses hukum, sehingga memberikan kelonggaran kepada pemilik bangunan. Padahal dalam 10 hari setelah putusan pengadilan keluar, bangunan itu harus dikosongkan. “Karena tidak ada tindak lanjut, maka kami lakukan sendiri,” sambungnya.

Sebelumnya, ucap Wijaya, lahan tersebut difungsikan oleh pihak lawan untuk berjualan mencari nafkah. Sesuai dengan putusan MA, selaku pemenang pihaknya melakukan penataan. Nantinya akan dikelola perusahaan desa adat atau banjar adat, yang bentuknya akan dimusyawarahkan bersama krama.

Perusahaan milik desa adat ini akan dimiliki semua krama Desa Adat Pakudui. “Karena itu kami robohkan bangunan yang ada saat ini. Kalau dibiarkan seperti ini kan tidak bagus,” urainya.

Beberapa warga menilai, pembongkaran bangunan tersebut karena lambatnya Badan Kesbangpol Gianyar menindaklanjuti delapan poin yang tertuang dalam eksekusi perdamaian. “Semestinya setelah eksekusi damai dilaksanakan, Kesbangpol Gianyar secepatnya melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam perdamaian tersebut,” bisik seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Di samping itu, kata warga tadi, kemarahan warga memuncak setelah Tim Asistensi dan Pembahasan Awig-awig Desa Adat Pakudui bersurat kepada Kepala BPN Gianyar perihal mohon penundaan penerbitan sertifikat. “Ini sangat aneh, selaku pemenang gugatan sesuai dengan keputusan MA, tidak boleh membuat sertifikat. Mestinya pemerintah tidak boleh campur tangan, apalagi sudah ada putusan inkrah dari MA,” ulasnya tanpa merinci lebih jauh. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.