Pemkab Karangasem Teken Nota Kesepahaman Penanganan Hukum-TUN

  • Whatsapp
PEMKAB Karangasem dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menandatangani nota kesepahaman bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), Kamis (5/11/2020). Foto: nad
PEMKAB Karangasem dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menandatangani nota kesepahaman bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), Kamis (5/11/2020). Foto: nad

KARANGASEM – Pemkab Karangasem dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menandatangani nota kesepahaman bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), Kamis (5/11/2020). Selain itu, ada juga penandatanganan nota kesepakatan antara Dinas PUPR dengan Kejari, antara Dinas Pendidikan dengan Kejari, Dinas Sosial dengan Kejari, dan antara Disperindag dengan Kejari, yang disaksikan Pjs Bupati Karangasem, I Wayan Serinah.

Usai penandatanganan kesepakatan itu, acara dilanjutkan peresmian Mobil Jakamas (Jaksa Karangasem Memasyarakat) oleh Serinah dan Kepala Kejari Karangasem di kantor Kejari Karangasem.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Serinah menyebut penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan wujud adanya koordinasi Pemkab dengan instansi vertikal Kejari Karangasem. “Dengan ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini, diharapkan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara akan lebih cepat dan tepat sasaran. Juga memberi kepastian hukum bagi Pemkab Karangasem agar terselenggara pemerintahan yang baik,” ucapnya.

Dia menambahkan, akan melakukan koordinasi dan saling memberi informasi untuk keperluan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum, dan tindakan hukum lainnya. Dengan begitu dapat memberi jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Karangasem. Terkait inovasi peluncuran mobil Jakamas oleh Kejari, dia berharap seluruh masyarakat Karangasem dapat menikmati, memperoleh kemudahan,  “Dan mendapat pelayanan hukum yang prima dari Kejaksaan Negeri.”

Baca juga :  Presiden Jokowi Minta Klaster-klaster Penularan Covid-19 Diawasi Ketat

Sejalan dengan hal itu, Plt. Kepala Kejari Karangasem, Aji Kalbu Pribadi, menjamin lembaganya siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan, dan bantuan hukum kepada Pemkab di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai kesepakatan. “Kami selaku Jaksa Pengacara Negara dengan senang hati memberi pendampingan untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum, yang sekiranya kurang dipahami,” jelasnya.

Dia menyebut program Jakamas merupakan lima program layanan unggulan yang disebut dengan Panca Swaka Dharma, terdiri dari Japena (Jaksa Peduli Bencana), Jatiling (Jaksa Tilang Keliling), Jalpenkum (Jaksa Pelayanan Penyuluhan dan Penerangan Hukum), Japtarti (Jaksa Pelayanan Antar Barang Bukti), dan Jasi 24 Jam (Jaksa Siaga 24 Jam).

Dia berharap program itu dapat mewujudkan masyarakat yang paham hukum, dan memberi kemudahan dalam pelayanan hukum melalui terjun langsung ke masyarakat. “Tidak perlu keluar rumah, apalagi pada masa pandemi Covid-19,” pungkasnya. 017

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.