Pemerintah Sulit Wujudkan Pemekaran PPS dan KLS, Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas

  • Whatsapp
MENDAGRI Tito Karnavian (tengah) didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat mengunjungi Kelurahan Dasan Cermen di Kota Mataram, Sabtu (24/4/2021). Foto: ist
MENDAGRI Tito Karnavian (tengah) didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat mengunjungi Kelurahan Dasan Cermen di Kota Mataram, Sabtu (24/4/2021). Foto: ist

MATARAM – Rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) yang sejak lama disuarakan, nampaknya masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat ini. Pemerintah dipastikan masih belum membuka keran pembentukan daerah otonomi baru (DOB) akibat masih adanya pandemi Covid-19.

“DOB problemnya adalah keuangan, jadi wacana pemekaran PPS dan KLS di NTB sulit direalisasikan,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, saat berkunjung ke kantor Gubernur NTB, Sabtu (24/4/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Tito, saat ini usulan pemekaran yang masuk ke Kemendagri ada 317 daerah. Umumnya semua daerah mengusulkan agar dibentuk menjadi DOB. Namun, sampai ini usulan tersebut belum bisa ditindaklanjuti gegara keuangan negara belum stabil akibat dihajar pandemi Covid-19.

Sebelum pandemic terjadi, tepatnya tahun 2019 lalu, Kemendagri menskenariokan pembentukan DOB dengan skala prioritas. Beberapa daerah potensial rencananya dimekarkan. ”Tapi kita tidak menyangka ada pandemi Covid-19 ini, sehingga beberapa daerah potensial yang dimekarkanenggak jadi kita lakukan,” kata mantan Kapolri tersebut. 

Dia mengaku pandemi membuat penerimaan negara menurun, tidak sesuai target. Pada saat yang sama, kebutuhan belanja selama pandemi terus naik. Akibatnya terjadi defisit anggaran dengan lebar cukup besar, di atas 50 persen. Dalam kondisi seperti ini, tegasnya, prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan.

Baca juga :  11 Januari 2021, “Pengabenan” Wayan Wirasa

Opsi untuk membentuk DOB, sambungnya, belum ada dalam daftar dalam waktu dekat ini. Yang diprioritaskan untuk dilakukan adalah upaya melakukan proses pemulihan lebih cepat agar perekonomian negara kian membaik. Jika pendapatan negara lebih besar dari kebutuhan belanja, baru opsi pembentukan DOB akan dibuka. “Kalau belanja surplus, kita akan lakukan (buka) DOB,” janjinya.

Dalam pandangannya, adanya DOB sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan daerah. Sebab, semakin dekat pelayanan di tengah masyarakat, tentu akan semakin bagus. Masalahnya itu tadi, kalau uangnya tidak ada maka sebaiknya jangan.

Terkait kapan kemungkinan pintu pembentukan DOB dibuka, Mendagri berujar instansinya masih akan terus melihat proses pemulihan perekonomian dan keuangan negara. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.