MATARAM – Sebanyak delapan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Bawaslu NTB dilantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, Senin (24/10/2022).
Pada kegiatan secara daring itu, Gunawan berujar pelantikan kali ini dalam rangka kesiapan Bawaslu menghadapi tahapan Pemilu Serentak 2024. Karena itu, para pejabat dilantik langsung menyesuaikan dengan tahapan dan kinerja jajaran komisioner Bawaslu setempat. Mereka juga diingatkan tidak bergaya hidup mewah atau hedon.
“Target kita adalah sukses Pemilu dan juga sukses pertanggungjawaban keuangan. Maka saya tekankan dua hal ini harus benar-benar dipastikan untuk semuanya; tahapan pemilu lancar, tertib, dan aman pengelolaan keuangannya,” ujarnya dalam sambutan.
Menurut Gunawan, pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas dengan mengenakan pakaian batik dan berbeda dengan pelantikan sebelumnya, adalah upaya Bawaslu dalam mendukung program Presiden Jokowi mencintai produk lokal.
Untuk itu, para pejabat yang bertugas harus terus ikut menggali potensi daerahnya. Salah satunya, jika ada produk batik lokal di semua kabupaten/kota di NTB, agar mulai digunakan dan dikenalkan ke publik.
“Kita mulai menggunakan batik, ini adalah upaya kita membantu pergerakan UMKM lokal. Saya pesan mulai sekarang untuk kita semua fokus bagaimana membantu perekonomian daerah. Salah satunya menggunakan produk lokal di daerah masing-masing,” pesan Gunawan.
Tak hanya menggunakan batik lokal, Gunawan juga mengingatkan jajaran Bawaslu tidak bergaya hidup mewah atau hedon. Sebab, hal itu sangat tidak tepat di tengah kondisi ekonomi dunia yang tengah berfluktuasi ke arah tidak menentu.
Presiden Jokowi, sambungnya, sudah mengingatkan bahwa tahun 2023 adalah era gelap. Jadi, Bawaslu harus mempersiapkan segala hal, salah satunya adalah mengurangi hidup hedon. “Ini karena masyarakat akan banyak menyorot dan menilai kita jika melakukan sikap yang demikian,” serunya.
Sementara itu, sebanyak delapan pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Bawaslu NTB yang dilantik, di antaranya Nasruddin sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbawa, dan Lalu Mahfuddin selalu Kepala Sekretariat Bawaslu Dompu.
Sekretaris Bawaslu NTB, Lalu Ahmad Yani, menambahkan, pelantikan ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di semua wilayah di NTB. Untuk tahap kedua kali ini, Unit Kerja Mandiri (UKM) yang diperoleh Provinsi NTB adalah dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa dan Dompu.
Kebutuhan untuk struktur di Dompu sudah penuh, yakni satu orang kepala sekretariat dan tiga orang kasubag. Di Kabupaten Sumbawa, dari lima formasi, empat jabatan terpenuhi yakni satu orang kepala sekretariat dan tiga kasubag. “Jadi, ada satu jabatan belum terisi,” jelas Mik Yani, panggilan karibnya, di sela-sela pelantikan.
Dia memastikan hingga tahun 2022 ini, dari 10 kabupaten/kota di NTB, empat kabupaten/kota yang menjadi UKM. Sementara Kota Mataram sudah menjadi Satker Mandiri. Harapannya, beban Bawaslu Provinsi bisa terbagi. rul
