Pegawai Dilarang Pulang Kampung, Bila Melanggar Sanksi Menanti

  • Whatsapp
JURU Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai. Foto: rap
JURU Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai. Foto: rap

DENPASAR – Pemkot Denpasar secara resmi memperpanjang masa bekerja dari rumah atau working from home (WFH) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kebijakan yang diterapkan dalam rangka memaksimalkan pencegahan penyebaran Covid-19 ini diperpanjang hingga 13 Mei 2020 dan mulai berlaku pada 22 April 2020.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Selasa (21/4/2020) menjelaskan bahwa Pemkot Denpasar telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/769/BKPSDM tentang perubahan kedua atas SE Nomor: 800/595/BKPSDM tentang penyesuaian jam kerja pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar. “Masa WFH dan belajar dari rumah diperpanjang hingga 13 Mei mendatang untuk mencegah keramaian guna memutus penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Baca juga :  Masuk Badung Tanpa Suket Sehat Diminta Balik

Lebih lanjut dikatakan, ada beberapa poin yang menjadi tambahan dalam SE kali ini. Di antaranya, seluruh pegawai ASN, non-ASN, pegawai Perumda, pegawai pemerintah desa diwajibkan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi pada Smartphone. Selanjutnya, pegawai juga dilarang untuk mengambil cuti serta melaksanakan perjalanan pulang kampung.

“Khusus untuk cuti, pegawai diizinkan mengambil cuti jika ada hal yang sangat mendesak, apakah itu cuti melahirkan, sanak saudara sedang sakit keras atau meninggal dunia,” terang Dewa Rai.

Selain itu, pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar termasuk perangkat desa dan Perumda juga diharapkan menjadi agen pencegahan Covid-19 serta perlindungan sosial dan ekonomi. Pegawai diimbau tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka hari raya selama berlakunya Surat Edaran ini, selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali, menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antarindividu (social/physical distancing), secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Baca juga :  Terapkan Distansi Fisik di TPS, Siap-siap Anggaran Pilkada Membengkak

Dewa Rai menegaskan bahwa dari edaran tersebut juga diatur mengenai sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam SE tersebut. “Kepala Perangkat Daerah/Kepala Instansi masing-masing memastikan agar pegawai, ASN, non-ASN, pegawai Perusahaan Umum Daerah, pegawai pemerintah desa di instansinya tidak melakukan kegiatan pulang kampung dan/atau mudik dan/atau cuti,” tegasnya.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau ketentuan disiplin pegawai yang berlaku di instansi masing-masing. 026

banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 SMK BALI DEWATA

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.