DENPASAR – Lebih dari sekali PDIP Bali melaporkan perbuatan yang dinilai melanggar hukum sejauh ini ke Polda Bali. Dimulai dari kasus perobekan bendera partai, hoaks terkait Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dibilang meninggal. Namun, serbuan isu yang menyerang Wayan Koster, baik selaku pribadi maupun Gubernur Bali, belum akan merambah ke penegak hukum.
Nada bicara Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali, Cokorda Gede Agung, terdengar meninggi saat salah satu media menanyakan isu diskriminasi perempuan terjadi di Pemprov Bali dalam jumpa pers di DPD PDIP Bali, Selasa (21/9/2021). “Siapa didiskriminasi? Saya tidak paham. Nggak mungkin ada pejabat Pemprov perempuan kalau benar ada diskriminasi. Saya tidak paham yang bilang isu itu siapa,” ketusnya.
Dia menambahkan, PDIP juga tidak pernah kami mendiskriminasi perempuan. Terbukti saat Pileg PDIP tetap memprioritaskan caleg perempuan. “Harus jelaskan di mana diskriminasi itu terjadi,” sambungnya dengan sorot mata tajam.
Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, Made Suparta, menambahkan, dia bersama petugas partai sering diskusi hukum dinamika yang terjadi terkait petugas partai di eksekutif dan legislatif. Karena itu dia mengklaim bisa membedakan mana peristiwa yang masuk unsur penegakan hukum dan mana yang tidak. Tidak semua kejadian dilaporkan ke polisi, hanya yang faktanya jelas saja. Misalnya perobekan bendera partai yang masih proses, pun isu Megawati dibilang meninggal yang jelas fakta hukumnya.
Yang terjadi saat ini di medsos, ucapnya, hanya dinamika hukum yang masih belum tersentuh untuk dibawa ke penegak hukum. Jika ada oknum yang jelas melawan hukum dan melanggar kehormatan partai, barulah akan dilaporkan ke polisi.
“Kami tidak pandang bulu, kalau memenuhi unsur pasti dibawa ke hukum. Kami serius penegakan hukum, apalagi urusan masyarakat, makanya kami berkumpul konsolidasi partai sekarang untuk mendukung dan menjaga simbol partai yang ditugaskan di eksekutif. Kami tidak main-main memproses peristiwa hukum,” tandasnya bernada menebar ancaman. hen
