POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Bawaslu Provinsi Bali memberi apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Badung atas pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026, yang dinilai berhasil memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Dalam evaluasi pelaksanaan P2P tingkat Bali yang digelar di Bawaslu Kota Denpasar, Selasa (9/6/2026), Bawaslu Badung berhasil meraih peringkat kedua terbaik se-Bali.
Kegiatan evaluasi tersebut dihadiri Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas beserta jajaran sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se-Bali. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program sepanjang Mei hingga Juni 2026. Penilaian meliputi kualitas peserta, pelaksanaan pembelajaran mandiri, hingga pembelajaran tatap muka yang menjadi indikator utama keberhasilan program P2P di masing-masing daerah.
Anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan, evaluasi tersebut tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat pengawasan partisipatif di Bali. Menurutnya, program pendidikan pengawas partisipatif harus terus dikembangkan agar semakin inovatif, dan mampu menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat. “Evaluasi ini menjadi ruang pembelajaran bersama agar kualitas pelaksanaan P2P semakin inovatif, adaptif, dan mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat,” ujarnya.
Anggota Bawaslu Badung, Rachmat Tamara, menyebut capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Bawaslu Badung, untuk terus memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif di masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak semata diukur dari peringkat, tetapi dari dampak nyata yang mampu mendorong lahirnya masyarakat yang aktif mengawasi proses demokrasi. “Yang terpenting bukan hanya capaian peringkat, tetapi bagaimana program ini melahirkan aksi nyata dan pengawas partisipatif yang aktif menjaga kualitas demokrasi di lingkungannya,” kata Rachmat.
Melalui evaluasi tersebut, Bawaslu Bali berharap Program Pendidikan Pengawas Partisipatif dapat terus berkembang, sebagai sarana memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengawal pemilu dan pemilihan yang demokratis serta berintegritas. hen
