Payangan-Tampaksiring Diusulkan Jadi Kawasan Pariwisata

  • Whatsapp
RAPAT pembahasan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gianyar di DPRD Gianyar. Foto: adi
RAPAT pembahasan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gianyar di DPRD Gianyar. Foto: adi

GIANYAR – DPRD Gianyar bersama Pemkab Gianyar menggelar pembahasan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gianyar, Jumat (7/5/2021) di DPRD Gianyar. Dalam pembahasan tersebut, Kecamatan Payangan dan Tampaksiring diusulkan menjadi kawasan pariwisata. 

Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, menjelaskan, RTRW Gianyar ini menyikapi RTRW Provinsi Bali yang disahkan Kemendagri. “Kebetulan sejak lima tahun RTRW kita terkatung-katung atau tidak dibahas. Sebab, waktu itu RTRW Provinsi belum kelar, juga karena kemarin ada pemilu serta ada beberapa koreksi RTRW Provinsi di pusat. Target pengesahan RTRW menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat Agustus 2021 ini,” ucapnya. 

Bacaan Lainnya

Ada beberapa usulan perubahan yang disampaikan terkait kawasan pariwisata. Selama ini daerah Ubud dan Desa Lebih yang ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Kini ada usulan Kecamatan Payangan dan Tampaksiring juga masuk sebagai kawasan pariwisata. 

Ketika suatu wilayah masuk sebagai kawasan pariwisata, jelasnya, di wilayah tertentu dibolehkan membangun hotel atau bangunan berlantai lima. Namun, kata Tagel, meskipun suatu kecamatan masuk dalam zona kawasan pariwisata, tidak berarti di setiap zona boleh dibangun hotel. Sebab, beberapa zona tentu akan masuk ke dalam zona hijau. 

“Kalau dulu nilai plus yang mereka dapatkan kalau masuk zona pariwisata, dia boleh membangun lima lantai atau hotel berbintang. Kalau di nonpariwisata tidak boleh hotel, hanya akomodasi seperti vila saja,” sambungnya.

Baca juga :  RSBM Segera Miliki Lab Uji Swab/PCR

Tagel menegaskan, karena RTRW ini menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja, implementasinya akan beda. Di daerah pariwisata itu belum tentu boleh membangun hotel, begitu sebaliknya, di kawasan yang tidak masuk zona pariwisata belum tentu tidak boleh membangun hotel. Alasannya, karena UU Cipta Kerja adalah perimbangan per kecamatan. Misalnya Payangan masuk daerah pariwisata, di dalamnya nanti ada desa yang masuk zona hijau atau tidak boleh membangun hotel.

Hanya, terangnya, terkait spesifikasinya, hal tersebut masih dalam pembahasan. Setiap usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat. “Penetapan jalur hijau itu berdasarkan hasil konsultasi publik, dan nanti ditetapkan Bupati mengacu pada KP2B. RTRW ini tidak disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), melainkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” tandasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.