DENPASAR – Mengoptimalkan peningkatan pendapatan pemerintah daerah (Pemda) di Bali, Bank BPD Bali menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melaksanakan rapat koordinasi di Hotel Puri Santrian, Sanur, Denpasar, Senin (19/10). Upaya tersebut untuk memastikan optimalisasi pendapatan daerah yang dilakukan secara nontunai, termasuk dalam pemasangan alat rekam transaksi daring, sekaligus memastikan semua pendapatan daerah yang diawasi atau masuk radar KPK terhindar dari tindakan korupsi.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., mengatakan, pihaknya bersama Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali terus meningkatkan kerjasamana dalam rangka penerimaan pendapatan daerah melalui transaksi secara nontunai salah satunya dengan menggunakan QRIS Bank BPD Bali. ‘’Pogram ini mendorong kita, untuk daerah (Pemda, red) lebih optimal. Kita sebagai pemegang kas, sebagai pengelola sumber pendapatan daerah sama-sama mengharapkan pendapatan daerah lebih besar sehingga nantinya uang yang beredar untuk pembanguan dan kesejahteraan masyarakat juga lebih besar,’’ ungkap Sudharma.
Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution, mengatakan, upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah ini untuk mengedepankan pencegahan. Memposisikan upaya penindakan sebagai tindakan terakhir dalam memerangi korupsi.
Ia menegaskan, dibutuhkan peran strategis dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan melalui program pemasangan alat rekam transaksi daring. ‘’Program bagus sekarang bagaimana mereka (Pemda) mengawasi prosesnya. Setelah alat terpasang yang paling penting itu bukan alatnya tapi pengawasan kemamfaatan dari pada alat. Kewajiban dari Pemda, jangan bebankan kepada bank daerah karena Pemda yang berkewajiban mengawasi pemamfaatan alat itu,’’ tegas Adliansyah, seraya menambahkan ke depan pemerintah daerah terus meningkatkan kerjasama dengan Bank BPD Bali untuk optimalisasi pendapan lainnya seperti pajak reklama dan air bawah tanah.
‘’Optimalisasi pendapatan daerah ini masuk radar KPK,’’ tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan apresiasi atas besarnya perhatian KPK RI untuk Pemda Bali dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi. Dihadapan jajarannya dan sekda kabupaten/kota se-Bali yang hadir pada kegiatan tersebut, ia menegaskan rapat koordinasi sepenuhnya menjadi kepentingan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
‘’Kehadiran KPK sebagai pihak luar yang melihat kerja kita, dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Supaya semua potensi-potensi pendapatan daerah bisa digali secara optimal dan dipertanggung jawabkan dengan baik, sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas,’’ ujar Dewa Indra.
Sementara itu, Komisaris Utama Bank BPD Bali, Ida Bagus Putu Anom Redhi, menegaskan, jajaran Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali terus berupaya dalam peningkatan dan pemulihan ekonomi Bali di tengah pandemi Covid-19. Terlebih kerjasama dengan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. ‘’Kami mengemban tanggung jawab yang sangat besar kepada pemegang saham dan stakeholder,’’ jelasnya.
Untuk itu, ia menegaskan jajaran Komisaris Bank BPD Bali akan selalu mengawasi jajaran direksi melakukan peningkatan human capital dan layanan teknologi informasi mendukung pemerintah dalam optimalisasi penerimaan daerah. Mengembangkan sistem yang terintegrasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
‘’Rapat koordinasi komuniksi yang baik ini, kami harapkan terus terjaga agar Bank BPD Bali dapat mewujudkan visi untuk berkontribusi bagi perekonomian daerah. Serta memberikan kontribusi nyata mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sad Kerti Loka Bali,’’ tutupnya. nan
