MATARAM – Pemprov NTB sampai saat ini terkesan mengulur waktu untuk menerbitkan Surat Putus Kontrak Karya dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Sikap Pemprov ini memancing kecurigaan anggota DPRD NTB. “Pemprov seperti tertekan atau ada yang menekan,” tuding anggota Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, Jumat (21/5/2021).
Nuna menilai tekanan itu sedemikian hebatnya, sampai-sampai Pemprov yang jauh-jauh hari percaya diri mengatakan akan menjalankan rekomendasi DPRD NTB, tiba-tiba jadi limbung. “Selaku anggota DPRD Dapil Lombok Utara yang mempunyai kepentingan, saya sangat menyayangkan sikap Pemprov tidak berani ambil keputusan dalam kontrak PT GTI ini,” sesal politisi PDIP itu.
Lebih jauh diuraikan, dia melihat Pemprov tengah tertekan hebat, sehingga dukungan politik penuh dari DPRD NTB tidak cukup membuat Pemprov memutus kontrak dengan PT GTI. Hanya, pihak mana yang dicurigai menekan itu, Nuna berdalih Pemprov lebih mengetahui. Nuna mengklaim goyahnya sikap Pemprov cukup untuk menghadirkan kesan pemerintah kalah oleh kekuatan di luar pemerintahan.
“Padahal DPRD telah memberikan dukungan politik, yang artinya rakyat telah berdiri di belakang pemerintah, tapi ada kekuatan lain yang dilihat lebih besar. Makanya belum berani mengeksekusi sampai sekarang,” sindirnya.
Untuk mempertahankan aset saja, urainya, Pemprov tidak bisa berbuat banyak. Dukungan rakyat hingga Jaksa Pengacara Negara tak jua mampu membuat Pemprov berani mengambil tindakan tegas. Sikap eksekutif dan legislatif seharusnya dalam satu tarikan napas. Saat DPRD menerbitkan rekomendasi putus kontrak, sikap pemerintah seyogianya selaras.
“Tidak ada alasan untuk tidak menjalankan (rekomendasi itu), jelas-jelas ada kerugian atau wanprestasi di sana. Bagian mana dari rekomendasi itu yang tidak sesuai dengan prinsip, saya kira tidak ada, maka tidak ada alasan, harus dijalankan,” lugasnya.
“Kenapa tidak segera dilakukan? Kami belum melihat ada alasan yang kuat kenapa harus mengulur atau menunda. Jika rekomendasi ini diabaikan maka sudah saatnya saya kira kami gunakan hak Interpelasi,” sambungnya bernada mengancam.
Nuna mengatakan aset di Gili Trawangan yang dikelola PT GTI bukan persoalan sepele. Kawasan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, hingga sumber pendapatan besar bagi daerah. Dia berkata akan segera berkonsultasi dengan Fraksi PDIP untuk kemungkinan menggulirkan rencana interpelasi dengan serius. Hal ini sebagai pesan agar Pemprov tidak sekenanya mengabaikan rekomendasi parlemen tanpa alasan yang kuat.
Soal kemungkinan sikap tegas pemerintah menerbitkan putus kontrak dapat berakibat pada gugatan hukum oleh PT GTI, Nuna menegaskan tidak boleh sampai membuat pemerintah ragu, apalagi gentar. Apalagi pemerintah didukung penuh Jaksa Pengacara Negara. Persoalan menang atau kalah jika ada gugatan, itu soal lain
Sementara itu, selain Fraksi Gerindra, kabarnya wacana hak interpelasi terkait GTI juga didukung Fraksi Demokrat dan PAN. “Dari hasil komunikasi saya, kemungkinan Demokrat dan PAN akan ikut bersama gerbong Gerindra dan PDIP,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsjah Sujanto.
Sebelumnya, gema interpelasi kembali terdengar seiring dengan sikap Pemprov yang tak tegas dengan wanprestasi PT GTI. Ada yang mendukung interpelasi, ada juga yang menolak. “Saya kira tidak ada yang perlu diinterpelasi, barang ini sudah jelas kok,” tepis anggota DPRD NTB dari fraksi PKS Sambirang Ahmadi. rul
