POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Komisi I DPRD Bali melangsungkan rapat kerja untuk kali pertama dengan Kapolda Bali, Irjen IB Kade Putra Narendra, terkait di ruang rapat gabungan DPRD Bali, Senin (7/8/2023). Rapat kerja membahas pengamanan Pemilu 2024 dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, itu juga dihadiri para pejabat utama Polda Bali. Salah satu topik penting yang disoroti adalah mitigasi bersliwerannya hoaks di media sosial (medsos).
Membuka rapat dengan pantun bernada memuji Kapolda, Adi Wiryatama mengapresiasi kinerja kepolisian selama ini yang membuat Bali tetap relatif aman. Namun, khusus untuk 2024, ada “bonus” karya agung yakni Pemilu dan Pilkada Serentak. “Pemilu itu seperti ngenteg linggih. Silakan Pak Kapolda bahas program ke depan untuk keamanan, karena keamanan nomor satu. Tanpa itu tidak ada artinya,” sebutnya didampingi Ketua Komisi I, Nyoman Budiutama.
“Jalan-jalan ke pantai Jimbaran, jangan lupa membeli bakmi. Bapak Ketua DPRD dan jajaran, terima kasih sudah mengundang kami,” balas Kapolda dengan berpantun untuk memecah keseriusan. Menurut Kapolda, sinergitas Dewan dan Polda mesti ditingkatkan untuk menjaga kamtibmas, yang sementara ini aman terkendali. “Polda selalu membuka diri untuk saran sebagai refleksi pelayanan. Kita ada agenda pengamanan nasional dan internasional, salah satunya Pemilu 2024,” ucapnya.
Pemetaan potensi kerawanan Pemilu, sambungnya, dilakukan untuk pencegahan memanasnya tensi politik. Polda juga berkoordinasi dengan Soops Polri untuk menyiapkan rencana pengamanan, penguatan personel dan pendukung. Menjalankan itu, Kapolda berharap dukungan dan kerja sama DPRD Bali.
Karo Ops. Polda Bali, Kombes Soelistijono, menambahkan dengan rincian sejumlah data. Antara lain Bali tidak ada konflik SARA, rasio polisi dan masyarakat secara statis cukup ideal yakni 1:385, dan jumlah wisatawan sejak Januari sampai Juli 2023 rerata 1,4 juta setiap bulan. Terkait pendinginan situasi, dia menyebut Polda melakukan take down situs atau akun yang memprovokasi untuk memanaskan situasi politik.
“Kami juga membuat film pendek tentang pemilu damai, bertemu netizen, olahraga bersama peserta Pemilu. Termasuk pemetaan kerawanan TPS untuk penempatan personel, dan akan ada penyesuaian sesuai analisis dari Mabes Polri,” cetusnya.
Mengenai Indeks Kerawanan Pemilu, dari analisis intelijen, Bali disebut di angka 38 persen atau kategori rawan sedang alias aman. Meski begitu tetap ada pemetaan tokoh politik identitas, koordinasi dengan penyelenggara pemilu dan stakeholder untuk demokrasi Pancasila. Termasuk manajemen media guna mencegah konflik sosial dan politik. Untuk situasi kontijensi, Polda menyiapkan pasukan Brimob. “Terkait Pilkada Bali, kami sudah mengajukan anggaran, begitu juga di kabupaten/ kota,” tandasnya.
Dalam sesi diskusi, Sekretaris Komisi I, Made Suparta, menanyakan sejumlah isu strategis seperti potensi gugatan yang berpotensi menurunkan aksi massa, mitigasi terkait isu sensitif yang menyerang pemerintah untuk kepentingan pilpres, dan penguatan Sentra Gakkumdu dengan penempatan personel berkualitas dalam penyidikan pidana pemilu. “Juga mitigasi hoaks dan kampanye negatif yang bersifat sensitif, seperti politik identitas dalam segala bentuknya,” sebutnya.
Menurut Kapolda, meski Bali aman tapi Polda tetap tidak mau gegabah. Jangan sampai teror bom tahun 2002 dan 2005 terulang. Untuk mitigasi hoaks yang menyerang pemerintah, Polda memiliki tim TI, reserse dan dan humas punya patroli siber untuk takedown berita yang tidak sesuai,” jamin alumnus batalyon Bharadaksa Akpol 1991 itu. hen
