MANTAN Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tuntutannya mendesak diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka atas dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan SLTA atau sederajat. Para pemohon mendalilkan adanya cacat administratif dan indikasi manipulatif, terstruktur, sistematis dan terencana, termasuk dalam proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran (detik.com, 21/9/2026).
Terlepas dari bagaimana MK nanti memandang perkara mengenai ijazah dan syarat pencalonannya, diam-diam berlangsung suatu proses politik komunikasi yang lebih panjang: Gibran perlahan-lahan dipisahkan dari konstruksi politik “Prabowo-Gibran”.
Memang, secara formal, Gibran masih wakil presiden dan bagian dari pemerintahan Prabowo. Hanya, dalam politik, keterpisahan tidak selalu dimulai dari “pernyataan cerai”. Bisa dimulai dari hal sederhana berupa perubahan cara seseorang ditampilkan, berbicara, mengambil panggung, dan membangun legitimasi untuk dirinya sendiri. Di titik ini, posisi Gibran menjadi menarik dicermati.
Di satu sisi, ada upaya yang terus-menerus mempertanyakan legitimasi formalnya. Soal ijazah, syarat pencalonan, bahkan wacana tentang kemungkinan pemberhentian atau pemakzulan, membuat status politik Gibran tidak lagi sekadar dibicarakan sebagai jabatan wakil presiden. Posisinya bergeser dari figur anak muda di pentas politik nasional menjadi sebuah legitimasi yang bisa dipersoalkan.
Meminjam perspektif Michel Foucault, yang menarik bukan hanya soal benar atau salahnya suatu tuduhan. Lebih seksi lagi adalah bagaimana satu wacana tertentu diproduksi, direproduksi, diperdebatkan, diberitakan, dan lambat laun menjadi sesuatu yang dianggap layak dipersoalkan oleh publik. Awalnya soal ijazah, bergeser ke keabsahan sebagai wapres, lalu berubah menjadi soal legitimasi, dan rasanya terus bergeser menjadi pertanyaan politik yang lebih jauh: apakah Gibran masih layak berada di posisi tersebut?
Di sisi lain, pada saat hampir bersamaan, Gibran justru tampak sedang mengumpulkan jenis legitimasi yang berbeda. Ketika terjadi persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis, misalnya, Gibran datang menemui korban di Karo, Sumatera Utara. Selain minta maaf atas nama pemerintah, dia ikut memastikan penanganan korban. Entah dia menyatakan minta maaf itu sebagai pribadi atau wakil presiden, secara komunikasi politik pesan yang muncul relatif sederhana: Gibran hadir, dekat dan peduli dengan rakyat.
Ada Gibran yang sedang dipersoalkan legitimasi formalnya, ada pula Gibran yang sedang membangun citra sebagai pejabat yang datang, melihat, mendengar dan merespons. Gibran didevaluasi, tapi sekaligus direvaluasi. Modal legal-formalnya dipersoalkan, tapi modal simboliknya dapat bertambah.
Meminjam pandangan Bourdieu, jabatan wakil presiden memberi Gibran kapital politik dan akses terhadap ruang kekuasaan. Hanya, itu tidak otomatis menghasilkan legitimasi simbolik, karena kapital simbolik harus terus diproduksi dan diakui. Kehadiran di tengah warga dan permintaan maaf kepada warga dapat menjadi amunisi untuk membangun pengakuan semacam itu. Kontrasnya adalah: semakin dipersoalkan sebagai pejabat, semakin penting pula bagi Gibran menunjukkan dirinya sebagai pejabat yang hadir.
Sebelum Pilpres 2024, keberadaan Gibran memberi nilai strategis bagi konfigurasi yang mempertemukan Prabowo dengan kekuatan politik Jokowi untuk mengantar Prabowo ke Istana. Cuma, situasinya terlihat berubah ketika Prabowo resmi berkantor di istana. Meski demikian, karena menjadi wakil presiden, eksistensi Gibran tetap relevan dengan stabilitas pemerintahan. Nilai politiknya bergeser dari variabel penting dalam memperoleh kekuasaan menjadi bagian dari stabilitas kekuasaan yang sudah diperoleh.
Jika diibaratkan suami yang belum tentu cintanya sehangat saat masih pacaran, bukan berarti otomatis ingin pisah. Hanya karena tidak ada kebutuhan yang sama, bukan berarti pasti ada keinginan untuk menyingkirkannya.
Bayangkan. Gibran punya nama keluarga, jaringan politik, anak dari Jokowi, jabatan wakil presiden, dan sekarang—setidaknya secara komunikasi—ruang untuk membangun modal simboliknya sendiri. Artinya, Gibran perlahan dapat dibaca sebagai aktor dengan kepentingannya sendiri. Gibran dapat membangun identitas politik yang berbeda tanpa harus menjadi oposisi terhadap Prabowo atau diferensiasi tanpa beroposisi.
Dalam konteks yang berbeda, AHY juga pernah melansir wacana bahwa kekuasaan itu sementara. Pernyataan tersebut kemudian direspons elite Gerindra dengan mengatakan Pemilu 2029 masih jauh. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa diferensiasi politik tidak otomatis diwujudkan melalui konfrontasi terbuka dengan penguasa. Seorang aktor dapat membangun identitas dan modal politiknya sendiri sambil tetap berada di dalam pemerintahan.
Jika suatu hari legitimasi formal Gibran terus tergerus, sementara kapital simboliknya justru tumbuh, maka situasinya jelas tidak sederhana. Seorang pejabat bisa saja mengalami pelemahan legitimasi dari satu sisi, tetapi sekaligus membangun sumber legitimasi baru dari sisi lain. Legitimasi politik pada akhirnya adalah soal pengakuan, dan pengakuan itu diperebutkan setiap saat.
Perkara Gibran hari ini mungkin memang sedang berlangsung di ruang hukum. Namun, pertarungan yang lebih panjang berlangsung di ruang yang lain: ruang wacana, ruang media, ruang simbolik dan ruang persepsi publik. Di ruang itulah Gibran bisa kehilangan sesuatu sekaligus memperoleh sesuatu.
Ia bisa kehilangan sebagian legitimasi formal, tetapi memperoleh legitimasi simbolik. Ia bisa semakin dipersoalkan sebagai bagian dari Prabowo-Gibran, tetapi pada saat yang sama semakin terlihat sebagai Gibran. Mungkin justru di situlah perubahan paling penting sedang berlangsung: sejauh mana dia mampu menjadi sebuah pusat legitimasi politik dengan namanya sendiri?
Sebagai penutup, ada pertanyaan receh untuk polemik di MK itu: apakah ini tanda generasi senior tidak ikhlas dengan anak muda itu? Entahlah. Yang pasti, anak muda itu memang sejak awal seperti “dikutuk” untuk selalu dekat dengan kontroversi. Gus Hendra
