POSMERDEKA.COM, MATARAM – Berkurangnya alokasi kuota pupuk subsidi untuk Provinsi NTB di tahun 2024, dari realisasi pupuk pada tahun 2023 lalu, menuai reaksi DPRD NTB setempat. Pasalnya, awal tahun ini, adalah awal masa tanam petani yang sangat membutuhkan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang besar.
Tahun 2024 ini, kuota pupuk subsidi yang diterima NTB sebesar 130.115 ton Urea, 89.182 ton NPK dan 153 ton pupuk kakao. Jika dibandingkan tahun 2023, kuota pupuk urea subsidi mencapai 182.848 ton, NPK 106.052 ton dan kakao 1.121 ton.
Anggota Komisi II DPRD NTB Bidang Perekonomian, Made Slamet, meminta agar Pemprov bersama 10 Pemda di NTB bersurat ke Menteri Pertanian dan Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi dari persoalan yang ada.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kebijakan pemerintah soal alokasi pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan kondisi pertanian di daerah. Terlebih, APBD Provinsi NTB, dirasa tidak mampu memberikan bantuan sosial kepada para petani.
‘’Kebijakan pemerintah pusat tidak melihat kondisi yang ada di daerah, sedangkan di Provinsi NTB dikenal adalah lumbung pangan nasional. Maka, saran saya ke Pj. Gubernur NTB tidak hanya berbicara dengan Pupuk Indonesia tapi harus juga mengusulkan ke Pemerintah Pusat, bersurat ke Kementan ditembuskan ke Presiden untuk ada kebijakan khusus, itu harus by data, kami siap mengawal, kalau ditanggung daerah berat,’’ jelas Made, Rabu (17/1/2024).
Alumnus Fakultas Pertanian Unram yang gemar bertani ini, menegaskan, bahwa pembatasan alokasi pupuk bersubsidi juga menghambat upaya Pemprov dan sebagian Pemda di NTB dalam rangka melakukan revitalisasi keberlanjutan petani di wilayah setempat.
‘’Provinsi NTB ini, dikenal adalah lumbung nasional komoditi beras cabai bahkan bawang merah juga jagung. Kalau komoditas ini tidak dipertahankan eksistensinya maka petani NTB biasa berkurang untuk menanam komoditas andalan tersebut. Ini yang harus difikirkan keberlanjutannya,’’ ujar Made.
Ketua PDI Perjuangan Kota Mataram ini, berharap pemerintah pusat bisa membantu keberlanjutan para petani NTB yang telah memberikan kontribusinya pada keberlangsungan pasokan komoditas andalan nasional tersebut. ‘’Kita berharap ada perlakuan khusus untuk Provinsi NTB. Sehingga, ada subsidi pupuknya sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh para petani di NTB,’’ ucap Made Slamet.
Ia mandaku khawatir, daya beli petani menjadi rendah jika tak ada solusi terkait masalah pupuk bersubsidi ini. Pendapatan petani dari akan berkurang karena beban operasional meningkat. ‘’Ketika pascapanen enggak ada jaminan dari pemerintah, karena high cost dan pada saat panen, hasilnya tidak sesuai, modalnya puluhan juta, hasilnya enggak sesuai,’’ kata Made.
Terpisah, management PT Pupuk Indonesia meminta agar petani di wilayah NTB untuk dapat menyerap kuota ini secara maksimal. Manager Penjualan Pupuk Indonesia untuk Wilayah NTB, Rudi Sulistya, mengatakan, kuota masing-masing provinsi diterima dari Kementerian Pertanian dan dan alokasinya dibagi sesuai oleh SK (Surat Keputusan) Gubernur ke masing-masing kabupaten/kota yang ada.
Kalau alokasi yang sebenarnya jauh dari kebutuhan NTB. Rata rata dari kebutuhan petani kita, dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sekitar 250 ribu ton sebenarnya yang Urea. Kenapa sekarang 130 ribu ton? Memang anggaran yang dianggarkan untuk saat ini, masih 130 ribu ton,” ujar Rudi. rul
