DENPASAR – Krisis pangan kini melanda di Srilanka, yang terjadi justru setelah negara di Asia Selatan itu menerapkan pertanian organik. Padahal pertanian selama ini terkesan “indah dan ramah lingkungan”. Belajar dari peristiwa itu, Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, mengingatkan pertanian di Bali tidak serta merta berubah dari pertanian konvensional ke pertanian organik.
“Pertanian organik itu bagus, tapi tidak bisa ujug-ujug kita berubah ke organik dari konvensional,” sebutnya, Minggu (10/7/2022).
Legislator yang juga pengusaha hasil pertanian itu berujar, ketika ada pergantian pola tanam, tanaman akan diam kurang lebih setahun. Kondisi adanya stagnan ini acapkali kurang dipahami ketika harus ganti dari pupuk konvensional ke pupuk organik. Dia menganalogikan ganti pertanian konvensional ke organik ibarat orang baru sembuh dari sakit.
“Kalau orang baru sembuh itu kan tidak bisa langsung tancap gas gitu, mesti pelan-pelan. Mesti diingat, diamnya pertanian setahun karena ganti pola tanam itu akan berdampak sekian tahun untuk mendapat kondisi serupa,” urai Ketua DPD Partai Golkar Buleleng tersebut.
Ketika ada stagnan hasil setahun, jelasnya, cadangan hasil pertanian juga akan defisit setahun. Untuk mencapai titik ekuilibrium butuh waktu bisa sampai 10 tahun. Sayang, dia tidak merinci data yang dimaksud.
“Pertanan organik itu bagus, tapi ya harus step by step. Kita harus beri peringatan juga soal ini, karena meski diforsir (dengan cara organik) tidak akan langsung dapat hasil seperti konvensional,” urainya.
“Kejadian di Srilanka kita jadikan pelajaran bersama. Ketahanan pangan dan peternakan itu penting, juga mesti jalan beriringan. Pemerintah sudah belum tangani peternakan dengan baik?” tandasnya.
Dikutip dari kumparan.com edisi Minggu (10/7/2022), Srilanka dilanda krisis pangan dipicu anjloknya produksi pertanian sejak menerapkan pertanian organik yang gagal. Pada saat yang sama cadangan devisa Sri Lanka tak cukup untuk membiayai impor.
Untuk mewujudkan janji politik soal pertanian organik, Presiden Gotabaya Rajapaksa membentuk gerakan masyarakat sipil yang diberi nama Viyathmaga. Dikutip dari Foreign Policy, gerakan itu justru tak banyak melibatkan ahli pertanian dan agronomi. Tapi didominasi birokrat, serta pelaku usaha pertanian.
Demi mewujudkan obsesi politik soal pertanian organik, Sri Lanka meninggalkan drastis pola pertanian konvensional. Impor dan penggunaan pupuk kimia, serta pestisida misalnya, dihentikan sama sekali. Sebanyak 2 juta petani, didorong mengembangkan pertanian dengan pupuk alami. Termasuk di perkebunan teh dan karet, yang selama ini jadi andalan ekspor Sri Lanka.
Padahal selama puluhan tahun, tingginya produksi pangan Sri Lanka ditopang pertanian konvensional. Subsidi negara terhadap pupuk impor dan pengembangan benih, juga sangat tinggi. Para ahli pertanian mengingatkan, di masa transisi awal dari pertanian konvensional ke organik, hasil panen akan turun drastis.
Terbukti! Dalam 6 bulan pertama penerapan pertanian organik, Sri Lanka kehilangan seperlima produksi beras nasionalnya. Harga pangan naik hingga 50 persen, krisis pangan mengancam, dan untuk kali pertama Sri Lanka terpaksa mengimpor beras senilai USD 450 juta.
Hal itu terjadi seiring pandemi Covid-19. Industri pariwisata yang menyumbang separuh devisa negara, porak-poranda. Kemampuan pemerintahan untuk mengimpor juga makin menurun. hen
