KPU NTB Pastikan Hak Pilih Warga Terlindungi

KETUA KPU NTB, Suhardi Soud (kanan), saat bersama jajaran komisioner KPU lainnya rapat secara virtual dengan KPU kabupaten/kota se-NTB terkait kesiapan PDPB menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Minggu (13/3/2022). Foto: ist

MATARAM – KPU NTB menggencarkan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk memastikan hak pilih setiap warga negara terlindungi. Terlebih tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tinggal menghitung hari dijalankan.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, Minggu (13/3/2022) mengatakan, PDPB bukanlah sekadar rutinitas untuk mengisi kegiatan menjelang Pemilu 2024. PDPB kali ini harus dilaksanakan seoptimal mungkin sebagai salah satu upaya melindungi hak pilih masyarakat NTB.

Bacaan Lainnya

“Insya Allah, KPU NTB akan terus berupaya agar proses rekapitulasi PDPB ini mencapai hasil yang lebih progresif, baik secara kualitas, kuantitas dan kreativitas dalam prosesnya,” ujar Suhardi.

Mantan Ketua KPU Sumbawa itu menegaskan, data pemilih merupakan salah satu hal paling krusial dalam pelaksanaan pemilu. Sebab, dari pengalaman sebelum-sebelumnya, acapkali muncul akurasi data pemilih jadi objek sengketa oleh peserta pemilu dan pilkada.

Karena itu, sambungnya, PDPB mulai dilakukan KPU agar pemutakhiran data pemilih tidak hanya dilakukan pada saat menjelang pelaksanaan pemilu saja. “Untuk memastikan tingkat akurasi data dan meminimalisir kekeliruan, KPU menetapkan pendataan pemilih setiap bulannya,” tegasnya.

Pada Selasa (9/3/2022), dia berujar melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB periode Februari 2022 ini. Diputuskan jumlah pemilih di Provinsi NTB per Februari 2022 sebanyak 3.733.547 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding data periode Januari 2022.

Baca juga :  Antari Jaya Negara Buka Edukasi Pengasuhan 1000 HPK

“Berkurangnya jumlah pemilih ini dipengaruhi besarnya tambahan pemilih baru sejumlah 1.025 pemilih. Namun, pada saat yang sama ditemukan data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tidak kalah besar, yakni sejumlah 1.155 pemilih,” jelas dia.

Dalam menemukan pemilih yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, terangnya, mengacu ketentuan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan PKPU Nomor 11 tahun 2019 yang menjelaskan tentang syarat menjadi pemilih dalam Pemilu.

Pertama, sebutnya, pemilih harus genap berusia 17 tahun atau lebih pada saat hari H pemungutan suara, sudah kawin atau pernah kawin. Kedua, tidak sedang terganggu jiwanya atau ingatannya. Ketiga, lanjutnya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Keempat, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik; dan, kelima, bagi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik dapat menggunakan surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dukcapil. “Terakhir, pemilih tidak sedang menjadi anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia,” tandas Suhardi Soud. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.