KPU Minim Biaya Perawatan Kantor, Lebih Pilih Pinjam Pakai Daripada Hibah

  • Whatsapp
LIDARTAWAN bersama Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, yang audiensi ke KPU Bali menjelang Pilkada 2020 lalu. Foto: hen
LIDARTAWAN bersama Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, yang audiensi ke KPU Bali menjelang Pilkada 2020 lalu. Foto: hen

DENPASAR – Di tengah kepadatan agenda untuk menyiapkan Pemilu-Pilkada 2024 mendatang, tidak semua kantor KPU di Bali dalam kondisi representatif. Selain nyaris semua berstatus pinjam pakai, minimnya biaya perawatan kantor ikut menyebabkan kian sulitnya perbaikan keadaan.

“Kami minim sekali biaya perawatan kantor, dari KPU RI memang begitu. Apalagi sekarang ada pandemi, anggaran KPU juga kena refocusing untuk penanganan Covid-19,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, ditemui pada Selasa (27/4/2021).

Bacaan Lainnya

Dia tak memungkiri kelaikan kantor mempengaruhi kinerja KPU dalam menyiapkan hajatan besar pada 2024 nanti. Masalahnya, di tengah keterbatasan anggaran yang terjadi, KPU disebut tidak mampu mengupayakan perbaikan kantor. “Jangankan teman-teman di kabupaten, di sini juga sebenarnya banyak bagian kantor yang sudah tua. Lihat saja itu plafonnya berwarna, artinya air sudah netes dari atap,” ucapnya tersenyum sembari menunjuk ke plafon kantornya.

Menyikapi situasi yang ada, dia mendaku sebelumnya ingin agar pemerintah daerah dapat memberi hibah lahan dan bangunan untuk KPU. Namun, menyadari keadaan ekonomi daerah saat ini yang anjlok, Lidartawan menilai menyarankan pemkab dan pemprov agar dapat membangun kantor dan memberi pinjam pakai kepada KPU. Alasannya, lebih baik berstatus pinjam pakai kantor daripada diberi hibah tapi selanjutnya KPU tidak mampu merawat karena tidak anggaran.

Baca juga :  Bandara Ngurah Rai Siagakan Posko Terpadu

Karena itu, sambungnya, saat safari ke pemerintah daerah bersama KPU kabupaten/kota dia minta para kepala daerah tidak perlu memaksakan diri untuk menghibahkan kantor kepada KPU. Lebih baik, jika anggaran tersedia, kantor saat ini direnovasi dan tetap dipinjam-pakaikan selama KPU ada. “Kalaupun kami diberi hibah tanah, KPU juga kena moratorium pembangunan kantor. Masalahnya, kami tidak tahu sampai kapan moratorium itu berlaku,” lugasnya didampingi komisioner I Gede John Darmawan.

Sejauh ini, ungkapnya, yang sudah ada komitmen hibah lahan yakni di KPU Klungkung. Pemkab Klungkung sudah membuat kajian dan ada kelayakan gambar serta anggaran. Agar lahan tidak lama mangkrak, dia berujar mendorong KPU RI untuk memprioritaskan pembangunan kantornya. “Sudah jebol kantornya, kemarin itu sempat ditinjau salah satu deputi di KPU RI. Sekarang (rencana pembangunannya) masih dibahas dalam pleno di (KPU) RI,” tegas mantan Ketua KPU Bangli tersebut.

Disinggung mengapa tidak memprioritaskan status kepemilikan kantor yang ditempati KPU saat ini, John Darmawan menjawab tidak ada gunanya jika anggaran pemeliharaan yang memadai tidak dikucurkan KPU RI. “Biaya pemeliharaan itu minim, jangan sampai setelah dihibahkan malah kami tidak mampu merawat. Kan kasihan kantornya kalau gitu,” imbuhnya dengan nada kalem. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.